Banjir Kota Jadi Alarm Serius, DPRD Polman Dorong Solusi Terpadu dan Kesadaran Bersama
POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Banjir yang belakangan semakin sering merendam kawasan perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar kini menjadi perhatian serius DPRD Polman. Kondisi yang sebelumnya hanya terjadi di titik-titik tertentu, kini meluas hingga ke sejumlah ruas jalan dan permukiman dalam kota meski hujan turun dalam durasi singkat.
Fenomena tersebut dinilai sebagai sinyal kuat menurunnya kapasitas sistem drainase perkotaan yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat Komisi III DPRD Polewali Mandar bersama pemerintah kelurahan serta instansi teknis terkait di Ruang Komisi III DPRD Polman, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum tersebut, para legislator menyoroti perubahan pola banjir yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan butuh penangan serius.
Sorotan disampaikan anggota DPRD Polman, Hj Lisda, yang mempertanyakan tindak lanjut master plan drainase yang pernah disusun pemerintah daerah pada tahun 2020. Ia menilai persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.
Menurutnya, sedimentasi dan tumpukan sampah masih menjadi penyebab utama tersumbatnya drainase di sejumlah titik perkotaan.
“Perencanaannya sebenarnya sudah ada, tetapi persoalan sedimentasi dan sampah masih terus terjadi. Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan drainase juga perlu ditingkatkan agar penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Pekkabata menjelaskan banjir di wilayahnya dipicu pendangkalan drainase yang semakin parah dari tahun ke tahun. Saluran air yang dulunya memiliki lebar sekitar dua meter kini menyempit drastis akibat endapan lumpur dan sedimentasi, sehingga aliran air tidak lagi mampu bergerak lancar saat hujan deras mengguyur kota.
“Drainase sekarang bahkan lebarnya tidak sampai satu meter karena dipenuhi sedimen. Air tertahan di tengah saluran sehingga sulit mengalir keluar. Kami bersama warga sudah melakukan pengerukan di Jalan Hos Cokroaminoto sebagai penanganan awal, tetapi kondisi ini memang membutuhkan pelebaran drainase,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, meminta pemerintah segera melakukan pendataan terhadap bangunan dan masyarakat yang berada di sekitar jalur drainase. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penataan kawasan sekaligus rencana normalisasi dan pelebaran saluran air di titik rawan banjir.
Ia juga menegaskan DPRD siap berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional apabila diperlukan langkah penataan lahan untuk mendukung penanganan banjir jangka panjang.
“Kami akan berkoordinasi dengan BPN apabila diperlukan pelebaran drainase untuk mengurangi dampak banjir di kawasan perkotaan,” tegasnya.
Anggota DPRD Polman, Muhammad Rasyid, menambahkan bahwa persoalan banjir di wilayah Madatte juga dipengaruhi elevasi sungai yang membuat aliran air kehilangan jalur pembuangan optimal. Menurutnya, pengerukan sedimentasi serta perbaikan saluran air menjadi solusi mendesak agar kapasitas drainase kembali normal saat musim hujan.
“Solusinya memang harus ada perbaikan saluran dan pengerukan sedimentasi supaya aliran air kembali normal,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, Menegaskan pihaknya akan membawa para lurah dan camat bertemu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memaparkan kondisi banjir di masing-masing wilayah. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya solusi konkret dan dukungan anggaran dalam penanganan banjir perkotaan.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat harus bersinergi supaya persoalan ini bisa segera diatasi,” katanya.
Perubahan pola banjir yang kini lebih cepat merendam kawasan perkotaan Polewali Mandar menjadi peringatan penting bahwa persoalan drainase tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah musiman semata.
Dibutuhkan langkah terpadu mulai dari normalisasi drainase, pengerukan sedimentasi, penataan kawasan sekitar saluran air, hingga penguatan edukasi masyarakat agar budaya menjaga kebersihan lingkungan tumbuh secara kolektif.
Di tengah tantangan tersebut, semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor menjadi harapan besar bagi masyarakat Polewali Mandar. Penanganan banjir bukan hanya tentang membangun saluran air yang lebih besar, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan yang bersih dan tertata adalah investasi penting demi keselamatan dan kenyamanan kota di masa depan. (*Mull)
Editor: Basribas



