Kanwil BPN Sulbar Ikuti Sosialisasi Badan Bank Tanah, Perkuat Percepatan Reforma Agraria di Sulbar

MAMUJU, Sulbarpos.com — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah percepatan Reforma Agraria melalui sinergi lintas daerah. Upaya tersebut ditandai dengan keikutsertaan Kanwil BPN Sulbar dalam rapat koordinasi daring Sosialisasi Badan Bank Tanah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kamis (7/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin, mengikuti kegiatan tersebut didampingi para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil BPN Sulbar serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa. Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Multimedia Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene, dan Polewali Mandar.

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Penataan Agraria itu membahas Sosialisasi Badan Bank Tanah dalam rangka percepatan perolehan tanah dan redistribusi tanah Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah di Provinsi Sulawesi Barat.

Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi guna mendukung pemerataan akses tanah bagi masyarakat. Langkah itu dinilai penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang lebih optimal, produktif, dan berkeadilan.

Selain menjadi sarana konsolidasi program, rapat koordinasi ini juga diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan penataan agraria secara efektif, terarah, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Barat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten disebut menjadi faktor penting dalam memastikan program Reforma Agraria berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Kepala Kanwil BPN Sulbar, Fredy Marfin, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelaksanaan Reforma Agraria yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui koordinasi dan sinergi lintas instansi, pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi Barat diharapkan berjalan lebih efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fredy Marfin dalam kegiatan tersebut.

Ia menambahkan, program Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan dukungan Badan Bank Tanah, pemerintah berharap proses pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat berjalan lebih cepat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebagai bagian dari program strategis nasional, pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi Barat diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum atas tanah masyarakat, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan. (*rls)