BPN Sulbar Inventarisasi Stasiun CORS JRSP, Perkuat Akurasi Pengukuran Pertanahan Berbasis GNSS

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Upaya meningkatkan kualitas data pertanahan melalui pemanfaatan teknologi geospasial terus diperkuat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang melaksanakan inventarisasi dan identifikasi stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS) pada Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) di seluruh satuan kerja BPN se-Sulawesi Barat, Senin (6/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan, Muslih Fauzi, bersama tim teknis sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan infrastruktur teknologi pendukung pengukuran dan pemetaan pertanahan yang lebih presisi.

Selain melakukan inventarisasi terhadap kondisi stasiun CORS JRSP, Muslih Fauzi juga memaparkan perkembangan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) CORS melalui presentasi yang disampaikan secara daring.

Paparan tersebut diikuti seluruh satuan kerja BPN di Provinsi Sulawesi Barat melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, A. Rusmin Nuryadin, bersama petugas ukur dan staf teknis yang bertugas pada bidang survei dan pemetaan. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas kondisi eksisting stasiun CORS, kebutuhan pemeliharaan, hingga strategi optimalisasi pemanfaatannya dalam pelayanan pertanahan.

Inventarisasi ini bertujuan memastikan setiap stasiun CORS JRSP berfungsi secara optimal sebagai titik referensi geospasial yang menjadi dasar berbagai kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Keberadaan stasiun referensi yang andal dinilai sangat penting untuk menghasilkan data spasial yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pemaparannya, Muslih Fauzi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi GNSS CORS terus memberikan kemudahan dalam proses pengukuran pertanahan.

Dengan sistem referensi satelit yang bekerja secara berkelanjutan, petugas ukur dapat memperoleh koordinat yang memiliki tingkat ketelitian tinggi, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan.

Pemanfaatan teknologi ini juga menjadi bagian dari transformasi digital yang tengah dikembangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung percepatan pelayanan pertanahan.

Data hasil pengukuran yang lebih presisi diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa batas bidang tanah, meningkatkan kualitas peta pendaftaran tanah, serta memperkuat kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Melalui kegiatan inventarisasi dan penguatan kapasitas teknis tersebut, BPN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur geospasial di daerah.

Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern, akurat, dan berbasis teknologi. (*rls)