Ketua DPRD Polman Soroti Target Penyelesaian Sampah, Minta 10 Pejabat Baru Buktikan Kinerja

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pelantikan 10 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjadi awal dari harapan baru terhadap percepatan pelayanan publik dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun di balik apresiasi tersebut, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, langsung melontarkan sorotan tajam terhadap persoalan sampah yang hingga kini dinilai belum tertangani secara maksimal.

Menurut Fahry, rotasi dan pengisian jabatan strategis di lingkup Pemkab Polman harus dimaknai sebagai momentum menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar pergantian pejabat. Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat melalui langkah-langkah yang terukur dan berorientasi pada hasil.

“Persoalan sampah menjadi perhatian serius kita bersama. Hingga hari ini masalah tersebut belum terselesaikan secara maksimal. Kami berharap target penyelesaian dalam waktu enam bulan sebagaimana disampaikan Bupati benar-benar dapat diwujudkan,” ujar Fahry usai menghadiri pelantikan, Jumat (3/7/2026).

Ia menilai keberhasilan pejabat baru nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka menerjemahkan program pemerintah menjadi solusi konkret bagi masyarakat. Karena itu, setiap kepala perangkat daerah dituntut bekerja cepat, adaptif, serta mampu menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugasnya.

Fahry juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan ditentukan oleh kedekatan dengan pimpinan, melainkan dari capaian kerja dan kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang menjadi ukuran adalah kinerja, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di OPD masing-masing, bukan persoalan kedekatan,” tegasnya.

Politikus tersebut meyakini seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi yang objektif oleh panitia seleksi (Pansel). Oleh sebab itu, tidak ada lagi ruang untuk bekerja biasa-biasa saja.

Masyarakat, menurutnya, menaruh harapan besar agar para pejabat baru mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Di sisi lain, Fahry menekankan bahwa tanggung jawab 10 pejabat yang baru dilantik bukanlah tugas ringan. Berbagai persoalan yang masih membelit setiap OPD, mulai dari pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, hingga percepatan pembangunan daerah, membutuhkan kerja kolektif dan koordinasi yang kuat antarinstansi.

Ia menegaskan DPRD Polewali Mandar siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal setiap program pembangunan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Semua persoalan pembangunan adalah tanggung jawab bersama. DPRD siap berkolaborasi dan mengawal setiap program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Fahry berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyusun langkah kerja yang terukur, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta mempercepat realisasi program prioritas daerah.

Ia menilai masyarakat kini tidak lagi menunggu janji, melainkan membutuhkan bukti nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan warga.

Pelantikan 10 pejabat JPT Pratama di lingkungan Pemkab Polewali Mandar menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah.

DPRD menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk memastikan setiap pejabat mampu memenuhi target kinerja, termasuk percepatan penyelesaian persoalan sampah yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat serta keberhasilan program pembangunan di berbagai sektor. (*Mull)