JAKARTA, Sulbarpos.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dan sejumlah jabatan strategis pemerintahan. Sebanyak 18 pejabat negara dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah jabatan menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri, pimpinan lembaga negara, hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di tubuh Polri. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pergantian tersebut sebelumnya telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui Suyudi sebagai Kapolri secara aklamasi.
Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo.
Sebelum dilantik, Suyudi telah menyampaikan gagasan kepemimpinannya dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ia mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri.
Menurut Suyudi, masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk melihat berbagai kekurangan secara terbuka sebagai bagian dari proses pembenahan institusi.
“Kritik yang berbasis fakta adalah sistem peringatan dini agar institusi mengetahui bagaimana yang harus segera diperbaiki,” kata Suyudi.
Suyudi juga menyampaikan pandangan bahwa keberhasilan Polri seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya program atau publikasi, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan,” ujar Suyudi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan yang menonjol dalam gagasan kepemimpinan Suyudi, terutama terkait pelayanan publik, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, serta keterbukaan terhadap kritik.
Daftar 18 Pejabat yang Dilantik
Berikut sejumlah pejabat yang dilantik Presiden Prabowo dalam reshuffle dan pengisian jabatan strategis pemerintahan pada Kamis, 1 Oktober 2026:
Menteri Koordinator dan Menteri
- Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
- Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Arrmanatha Nasir — Menteri Luar Negeri
- M. Sarmuji — Menteri Perindustrian
Wakil Menteri
- Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan
- Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan
- Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian
- Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Lembaga dan Pejabat Negara
- Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan
- Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
- Aryanto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
- Nuzran Joher — Ketua Ombudsman RI
- Radian Syam — Anggota Ombudsman RI
Pucuk Pimpinan Polri
- Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto — Kapolri
- Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat — Wakapolri
Perubahan komposisi tersebut menjadi bagian dari penataan pemerintahan Kabinet Merah Putih melalui sejumlah Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat negara.
Pergantian pejabat di sejumlah posisi strategis tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab baru bagi para pejabat yang dilantik. Setiap pergantian jabatan tidak hanya menyangkut perubahan posisi, tetapi juga tuntutan untuk menjalankan amanah dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi Suyudi, arah tersebut diterjemahkan melalui gagasan “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menempatkan pelayanan, perlindungan, penegakan hukum, serta keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari transformasi Polri.
“Menjadi polisi adalah kehormatan, memimpin Polri adalah amanah, dan mengabdi bersama masyarakat adalah tujuan.” — Suyudi Ario Seto.
Dengan dilantiknya 18 pejabat tersebut, pemerintahan Prabowo memasuki babak baru penataan sejumlah posisi strategis. Publik selanjutnya akan menantikan bagaimana para pejabat baru menerjemahkan amanah tersebut melalui kinerja dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*rls)
Editor: Basribas
