MAMUJU, Sulbarpos.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pertanahan berjalan sesuai target menjelang penutupan tahun anggaran.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berlangsung pada Senin (9/11/2026).
Forum evaluasi tersebut difokuskan pada penelaahan capaian realisasi anggaran, identifikasi kendala administratif maupun teknis pelaksanaan kegiatan, serta perumusan langkah percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan.
Sejumlah aspek strategis menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya Rencana Penarikan Dana (RPD) periode November–Desember 2026, perkembangan kegiatan yang telah maupun akan memasuki tahap kontraktual, serta kesesuaian antara progres fisik pekerjaan dan realisasi keuangan pada masing-masing output utama.
Selain itu, evaluasi turut menyoroti kegiatan yang belum memasuki tahap kontrak serta perkembangan pendanaan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan instrumen pengendalian internal untuk menjamin penggunaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Hal ini juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil BPN Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tanpa mengesampingkan kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, serta pencapaian target kinerja organisasi.
“Evaluasi pelaksanaan anggaran menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan antara realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan. Dengan perencanaan yang terukur, pengendalian yang konsisten, serta penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan, diharapkan seluruh program dapat terlaksana tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian substansi komitmen yang mengemuka dalam evaluasi tersebut.
Upaya percepatan ini diharapkan tidak sekadar berorientasi pada optimalisasi serapan anggaran menjelang akhir tahun, tetapi juga menjamin setiap belanja negara menghasilkan keluaran (output) yang berkualitas, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat. (*rls)
Editor: Basribas
