POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Di balik kesibukan kehidupan masyarakat Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, masih ada warga yang menjalani hari dengan segala keterbatasan.
Salah satunya Bohari, 53 tahun. Warga Desa Rumpa ini sehari-hari bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilannya tidak menentu, sementara tempat tinggal yang ditempatinya juga jauh dari kata layak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Pada Sabtu (26/9/2026), Tim Penjangkauan Dinas Sosial turun langsung menemui Bohari untuk melakukan penjangkauan sekaligus asesmen sosial.
Kedatangan petugas bukan sekadar melihat kondisi warga dari laporan, tetapi memastikan langsung bagaimana kehidupan yang dijalani Bohari, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, administrasi kependudukan hingga tempat tinggalnya.
Saat tim tiba, Bohari diketahui menempati sebuah rumah panggung sederhana. Sebagian besar bangunan menggunakan material kayu dan bambu. Dinding rumah terbuat dari papan, sementara lantainya tersusun dari bambu dan papan.
Atap rumah menggunakan seng. Di bagian depan, terdapat teras dengan material rumbia atau daun pualam serta lantai bambu yang terbuka.
Kondisi hunian tersebut menunjukkan keterbatasan yang dihadapi Bohari. Rumah sederhana itu bukan hanya menjadi tempat berlindung, tetapi menjadi ruang bagi dirinya menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Andi Sumarni, mengatakan penjangkauan tidak hanya dilakukan terhadap Bohari.
Menurutnya, terdapat pula warga lain di sekitar kediaman Bohari yang membutuhkan perhatian, yakni Jidu. Warga tersebut disebut hidup seorang diri dalam keterbatasan dan tidak mendapatkan perawatan dari anak-anaknya.
“Selain Pak Bohari, ada juga Pak Jidu, tetangga Pak Bohari. Beliau hidup sendiri dalam keterbatasan dan tidak ada anak yang merawat. Ini juga sangat membutuhkan perhatian khusus,” kata Andi Sumarni.
Menurut Andi, kondisi seperti itu menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk turun langsung ke lapangan. Sebab, persoalan sosial tidak selalu dapat dilihat hanya dari data administrasi.
“Penjangkauan dan asesmen ini penting untuk mengetahui kondisi nyata penerima manfaat, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun tempat tinggal. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut dan dukungan layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Andi.
Dalam asesmen tersebut, petugas juga melakukan konfirmasi identitas kependudukan serta melihat kondisi lingkungan tempat tinggal Bohari.
Aspek administrasi menjadi bagian penting karena data kependudukan yang valid diperlukan untuk menghubungkan masyarakat yang memenuhi kriteria dengan berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Dari hasil asesmen, Dinas Sosial Polman merekomendasikan pengusulan Bantuan Sosial Uang (BSU), sekaligus pemutakhiran dan integrasi data kependudukan Bohari ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemutakhiran tersebut mencakup validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga data penerima manfaat dapat dipertimbangkan untuk memperoleh layanan maupun program sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Program perlindungan sosial yang dapat diakses masyarakat yang memenuhi persyaratan antara lain bantuan pangan serta program jaminan kesehatan seperti BPNT dan PBI-JK.
Bagi Bohari, proses tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun bagi warga yang hidup dengan penghasilan tidak menentu dan tinggal di rumah yang serba terbatas, pendataan dan perhatian pemerintah dapat menjadi pintu menuju akses bantuan yang selama ini sulit dijangkau.
Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya akan menjadikan hasil penjangkauan dan asesmen tersebut sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
Penjangkauan tersebut dilaksanakan oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Kabid Rehabilitasi Sosial Andi Sumarni bersama Dwi Haryono.
Langkah turun langsung ke tengah masyarakat itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada kelompok rentan yang luput dari perhatian pemerintah. (*Mull)
Editor: Basribas
