Sulbarpos.com, MAMUJU – Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 secara daring bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Senin, 24 Maret 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang Sekretariat Daerah ini turut dihadiri perwakilan Korem 142/Tatag, Kejati Sulbar, Polda Sulbar, BPS Sulbar, BI Sulbar, Asisten Ekbang Setda Sulbar, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam paparannya, Herdin Ismail menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Sulbar tercatat sebesar 0,24 persen secara tahunan, sementara deflasi mencapai 0,48 persen. Ia juga mengungkapkan beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di daerah tersebut, antara lain ikan layang, kopi bubuk, dan ikan cakalang.
“Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Misalnya, cabai merah yang pekan lalu masih di harga Rp50 ribu per kilogram, kini melonjak menjadi Rp70 ribu per kilogram. Ini sudah melebihi harga eceran tertinggi yang seharusnya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram,” ungkap Herdin.
Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya, seperti beras di Kabupaten Mamasa yang naik sekitar Rp667 per kilogram, bawang merah meningkat Rp1.000 hingga Rp2.000, serta bawang putih naik Rp500 per kilogram. Daging ayam juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.227 per kilogram.
Langkah Antisipasi Pemprov Sulbar
Untuk mengatasi kenaikan harga ini, Pemerintah Provinsi Sulbar telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi.
- Pelaksanaan pasar murah yang melibatkan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Tinggi, Polda, Korem, serta instansi vertikal lainnya.
- Pemantauan harga secara berkala guna mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
- Inspeksi pasar yang dilakukan oleh tim pengendalian inflasi dan Satgas Pangan dari kepolisian untuk memastikan harga tetap stabil.
- Fasilitasi distribusi komoditas melalui OPD Perhubungan dan PU Sulbar agar pasokan tetap terjaga.
Herdin optimis bahwa dengan kerja sama dan sinergi antarinstansi, pengendalian inflasi di Sulbar dapat berjalan efektif.
“Semoga Sulbar tidak menjadi daerah dengan inflasi yang tinggi seperti yang tadi disebutkan untuk Sulawesi Utara,” tutupnya.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi ini dipimpin langsung oleh Mendagri dan diikuti oleh BPS RI serta instansi terkait lainnya.
