Sulbarpos.com, PASANGKAYU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, berbagai langkah strategis terus dilakukan, termasuk penanganan konflik agraria yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Salah satu kasus yang tengah menjadi perhatian adalah sengketa lahan antara warga Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan perusahaan perkebunan PT Letawa.
Wakil Gubernur Salim S. Mengga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyelesaian secara adil dan transparan.
“Saya sudah bentuk tim khusus yang melibatkan BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Biro Hukum untuk mengurai permasalahan ini dari akarnya,” ungkap Salim usai bertemu langsung warga setempat.
Ia menilai penyelesaian yang berlarut-larut tak hanya merugikan masyarakat, namun juga bisa berdampak buruk terhadap iklim investasi di Sulbar.
Oleh sebab itu, pendekatan cepat, tepat, dan berdasarkan aturan hukum menjadi prinsip utama pemerintah dalam menangani konflik lahan tersebut.
“Kita ingin ada kejelasan hukum. Jika terbukti ada pelanggaran oleh perusahaan, saya siap meminta ke pusat untuk mencabut izinnya. Saya tidak akan diam,” tegasnya.
Salim juga memastikan akan membawa kasus ini ke tingkat kementerian jika tidak dapat diselesaikan di level provinsi. Langkah ini diambil untuk menjamin rasa keadilan masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.
Di pihak lain, Kepala Desa Jengeng Raya, Abdul Rahim, mengaku lega dengan respons cepat dari Wakil Gubernur. Menurutnya, masyarakat kini merasa lebih tenang setelah pemerintah provinsi turun langsung menangani konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Pak Wagub sangat tegas dan memberi harapan. Ini membuat masyarakat kembali percaya akan hadirnya keadilan,” ujar Abdul Rahim.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Pasangkayu, Lukman Said, yang juga mantan Ketua DPRD setempat. Ia menilai kehadiran Wakil Gubernur menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menanti penyelesaian konflik agraria berkepanjangan.
“Komitmen beliau jelas dan tegas. Ini yang dibutuhkan rakyat. Kita percaya, dengan pengawalan beliau, persoalan ini akan tuntas,” kata Lukman.
Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga tentang keadilan dan keberpihakan pada rakyat.
(Adv)
