Sulbarpos.com, MAMUJU — Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat memuncak. Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat dan Pers untuk Keadilan (KORPRES) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Barat, Selasa (5/5/2026), menyoroti berbagai persoalan serius dalam implementasi program nasional tersebut.
Aksi yang dikoordinatori oleh Andika dari Gerakan Vandetta itu menuntut evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mendesak pencopotan Kepala Kantor Koordinator Regional (Kreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sulbar.
Dalam orasinya, massa menilai program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan mencetak generasi sehat justru tercoreng oleh berbagai dugaan persoalan di lapangan.
“Program ini dibiayai oleh uang rakyat dan punya tujuan besar untuk masa depan bangsa. Tapi pelaksanaannya di Sulbar justru dipenuhi masalah yang mencederai rasa keadilan dan mengancam keselamatan anak-anak,” tegas Andika di hadapan massa aksi.
KORPRES menyoroti sedikitnya tiga persoalan utama yang menjadi dasar aksi tersebut.
Pertama, adanya dugaan praktik transaksional atau permintaan uang untuk meloloskan verifikasi titik dapur SPPG di Kabupaten Polewali Mandar.
Kedua, temuan dugaan makanan berulat di SPPG Aralle yang dinilai sangat membahayakan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
Ketiga, insiden pengusiran wartawan saat melakukan peliputan evaluasi Program Strategis Nasional MBG di Mamuju yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kontrol publik.
Menurut massa aksi, rangkaian persoalan itu menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, transparansi, dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan MBG di Sulbar.
“Kami menilai Kepala Kreg SPPG Sulbar belum optimal menjalankan fungsi manajerial dan keterbukaan informasi kepada publik,” kata Andika.
Dalam pernyataan sikapnya, KORPRES menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan DPRD Sulbar.
Di antaranya meminta pencopotan Kepala Kreg SPPG Sulbar, mendesak DPRD meneruskan mosi tidak percaya ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, serta meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik suap dalam proses verifikasi titik dapur di Polman.
Selain itu, massa juga menuntut audit menyeluruh terhadap kualitas makanan di seluruh SPPG, penghentian intimidasi terhadap pers, pembukaan data anggaran secara transparan, hingga pembentukan kantor KPPG di Sulawesi Barat agar aduan masyarakat terkait MBG dapat tertangani secara efektif.
Aksi tersebut menjadi sinyal kuat meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di daerah. DPRD Sulbar kini didorong untuk mengambil langkah konkret agar program yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak itu tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. (*)
