Shared Berita

Sulbarpos.com, Mamuju — Gerakan Masyarakat Menggugat (Gebrak), gelar aksi unjuk rasa, geruduk kantor Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat (Barjas-Sulbar), jumat (21/7/2023).

Pasalnya, beberapa hari ini panitia Pokja menuai sorotan bagi para ahli konstruksi sebab banyaknya isu dan dugaan bahwa pokja tidak profesional dalam menjalankan tupoksinya dalam proses lelang tender.

Pembangunan rehabilitas Sarana prasaran pembangunan sekolah Disdikbud sulbar yang dianggarkan melalui APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.

Dalam Hal Ini kordinator massa aksi Gebrak meminta agar PJ. Gubernur Sulbar Prof Zudan segera mengambil sikap untuk mengevaluasi semua pejabat yang ada di barjas.

“Jadi Pj. Gubernur sulbar harus segera melakukan evaluasi, sebab pesoalan ini akan berdampak kepada masyarakat sulbar karna kualitas dan mutu pembangunan tidak maksimal”, tegasnya.

Adapun beberapa tuntutan Gebrak yakni :

1. Copot Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa.

2. Ganti pokja yang ada di ULP.

3. Meminta rekening koran barjas atau ULP karna dianggap rekening mengandas dalam proyek.

4. Meminta pj. Gubernur sulbar mengungkap permainan dinas dan barjas terkait Anggaran APBD.

Jika beberapa tuntutan yang kami suarakan ini untuk kepentingan masyarakat sulbar yang akan memanfaat pembangunan tersebut.

“Jika tidak ditindak lanjuti oleh pak Pj Gubernur maka kami menduga Pj Gubernur juga terlibat dalam beberapa dugaan permainan tersebut. Maka kami minta PJ. Gubernur sulbar angkat kaki di tanah Malaqbi ini”, tegasnya.

Dalam hal ini kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Agar segera menindak lanjuti persoalan tersebut, terangnya.

“Minta APH Audit kekayaan panitia barjas baik yg bergerak mau tdk bergerak,dari mana sumbernya”,tutur korlap aksi.

Baca Juga  Warga Mamuju Makin Suka Gerakan Pangan Murah

Pada aksi itu tak satupun dari perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulbar menjelaskan beberapa tuntutan yang disuarakan oleh peserta aksi

“Kami akan terus mengelar aksi yang lebih banyak lagi jika PJ. Gubernur tidak mengevaluasi semua pejabat yang ada di Biro barjas”,tutupnya.

 

(Sulbarpos/Wahid)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open chat
Hello 👋
ada yang bisa kami bantu ??