Sulbarpos.com, Mamuju – Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar untuk segera menggelar sidang evaluasi terhadap salah satu anggotanya.
Oknum tersebut, yang berasal dari salah satu partai politik, diduga terlibat dalam skandal video call seksual (VCS) dengan seorang perempuan. Dugaan ini diperkuat dengan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dari video yang sempat beredar di media sosial Facebook.
Tim Advokasi dan Kampanye GEBRAK Sulbar, melalui salah satu anggotanya, Jack Paridi, mengungkapkan bahwa mereka berhasil mengamankan tangkapan layar sebelum video tersebut dihapus oleh pemilik akun. Bukti tersebut kini menjadi dasar untuk mendorong proses evaluasi terhadap yang bersangkutan.
“Kami menganggap perbuatan ini mencoreng integritas lembaga DPRD, tidak hanya di Sulbar, tetapi juga di seluruh Indonesia. Selain itu, tindakan ini jelas melanggar kode etik serta menciderai marwah partai yang mengusungnya,” tegas perwakilan GEBRAK Sulbar.
Oleh karena itu, GEBRAK Sulbar menuntut pimpinan DPRD Sulbar segera melakukan rapat evaluasi dan klarifikasi terkait video tersebut, dengan berpegang pada aturan yang berlaku.
Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengancam pejabat publik yang terlibat dalam kasus pornografi dengan hukuman pidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar.
Selain itu, GEBRAK Sulbar menegaskan bahwa mereka telah menyiapkan laporan yang akan diajukan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
Mereka juga tengah membangun komunikasi dengan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta organisasi mahasiswa guna memperkuat langkah hukum yang akan diambil.
“Kami berharap DPRD Sulbar bertindak tegas dengan segera memerintahkan oknum tersebut untuk memberikan klarifikasi. Namun, jika tidak ada tindakan evaluasi atau sidang etik yang dilakukan, kami akan menempuh jalur hukum guna memastikan kasus ini diproses secara adil,” tambah perwakilan GEBRAK Sulbar.
Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama dalam upaya menjaga integritas lembaga legislatif dan menegakkan aturan etika bagi para wakil rakyat.
(Mul)
