Sulbarpos.com, Mamuju — Peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat pada 22 September 2026 diwarnai sikap politik dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sulbar.
Fraksi Golkar menginstruksikan seluruh anggotanya untuk tidak menghadiri atau mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat yang digelar Pemerintah Provinsi Sulbar.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Fraksi Partai Golkar DPRD Sulbar Nomor 07/F.PG/DPRD-SULBAR/IX/2026 yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Surat itu ditandatangani Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulbar H. Irwan SP. Pababari, bersama Sekretaris Irfan Fahri Putra.
Soroti Tidak Ada Rapat Paripurna Istimewa
Dalam surat tersebut, Fraksi Golkar menyoroti pelaksanaan Hari Jadi ke-22 Sulbar yang disebut hanya dilaksanakan dalam bentuk upacara.
Fraksi mempertanyakan tidak dilaksanakannya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang menurut mereka merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Sulbar.
Fraksi Golkar mendasarkan sikap tersebut pada aturan daerah mengenai Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat.
Berdasarkan database resmi JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, aturan yang secara khusus mengatur Hari Jadi Sulawesi Barat tercatat sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat. (JDIH Sulbar)
Fraksi menyatakan ketentuan dalam Pasal 4 mengatur sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat, termasuk upacara bendera serta pidato gubernur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulbar.
Mulyadi: Ini Soal Ketaatan terhadap Peraturan
Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Golkar, Mulyadi Bintaha, mengatakan keputusan untuk tidak menghadiri upacara bukan semata-mata persoalan seremonial, melainkan bentuk sikap fraksinya terhadap pelaksanaan peraturan daerah.
Menurut Mulyadi, Fraksi Golkar memilih berpegang pada ketentuan yang telah menjadi dasar hukum peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat.
“Fraksi Golkar memilih tidak menghadiri upacara Hari Jadi Provinsi Sulbar ke-22 demi ketaatan pada peraturan yang telah disepakati dan telah diketahui bersama oleh seluruh rakyat Sulbar,” kata Mulyadi. Selasa, (22/9/2026).
Ia menilai Rapat Paripurna Istimewa memiliki makna tersendiri karena menjadi ruang bagi DPRD sebagai representasi masyarakat untuk memperingati hari bersejarah bagi Provinsi Sulawesi Barat.
Mulyadi menyebut paripurna istimewa bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk penghormatan terhadap perjalanan pembentukan dan keberadaan Provinsi Sulawesi Barat.
“Salah satu kegiatan utamanya adalah melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa, pertanda bahwa rakyat Sulbar sangat bersukacita dan sangat menghormati hari istimewa tersebut melalui perwakilannya di DPRD,” ujarnya.
Mulyadi juga mengatakan keputusan tidak menghadiri upacara diambil karena tidak dilaksanakannya Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana yang mereka pahami dari ketentuan peraturan daerah.
Ia menyebut sikap serupa juga diambil bersama Fraksi NasDem.
“Dengan tidak dilaksanakannya Sidang Paripurna Istimewa yang telah disahkan dan disepakati bersama antara eksekutif, legislatif dan telah disebarluaskan kepada masyarakat, maka Golkar bersama NasDem mengambil sikap tidak menghadiri upacara Hari Jadi Provinsi Sulbar yang dilaksanakan secara sepihak oleh eksekutif,” kata Mulyadi.
Menurutnya, sikap tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
“Semoga masyarakat yang kami wakili tidak memaknai bahwa perwakilan mereka sungguh lemah dan tidak mampu menaati Peraturan Daerah,” ujarnya.
Peringatan HUT Sulbar Tetap Berjalan
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulbar tetap menjalankan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-22 Sulbar.
Sebelumnya, Pemprov Sulbar menyatakan peringatan tahun ini digelar secara sederhana di tengah keterbatasan anggaran. Sejumlah kegiatan sosial dan kemasyarakatan menjadi bagian dari rangkaian peringatan, termasuk gerakan pangan murah, kegiatan kebersihan, donor darah, serta kegiatan olahraga.
Sulbar Fun Run 2026 juga menjadi salah satu rangkaian peringatan. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyebut kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi agenda tahunan.
Namun, di tengah rangkaian perayaan tersebut, persoalan mengenai pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa kini menjadi sorotan politik di DPRD Sulbar.
Perbedaan sikap antara Fraksi Golkar dan pemerintah provinsi tersebut membuat peringatan Hari Jadi ke-22 Sulbar tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap aturan daerah dan hubungan antara lembaga legislatif dengan pemprov sulbar. (*)
