Sulbarpos.com, Majene – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah pada Selasa, 11 Februari 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan.
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, hadir langsung untuk meninjau pelaksanaan pasar murah tersebut bersama jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, GPM menjadi strategi efektif dalam mengendalikan harga komoditas di pasar agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang memberatkan masyarakat.
Baca juga: Dorong Peternakan dan Perkebunan, Pj Gubernur Sulbar Titip Pesan untuk Majene
“GPM ini adalah cara kita menjaga kestabilan harga dan memastikan tidak ada kenaikan yang signifikan menjelang Ramadan, sehingga masyarakat tidak khawatir,” ujar Bahtiar.
Ia menegaskan bahwa GPM telah menjadi program rutin yang digelar di seluruh wilayah Sulbar dalam setiap kunjungan kerja. Bahtiar pun mengapresiasi peran Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, serta instansi terkait yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini.
Dari hasil pantauan di lapangan, antusiasme masyarakat mengikuti GPM sangat tinggi. Bahtiar juga menyempatkan diri meninjau pasar tradisional untuk mengecek langsung harga kebutuhan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar harga bahan pangan relatif stabil, kecuali cabai yang masih cukup mahal, mencapai Rp70 ribu per kilogram.
“Harga cabai memang perlu mendapat perhatian. Kemarin saya berkunjung ke Toraja dan Enrekang, daerah yang sukses membudidayakan cabai. Model seperti ini bisa kita kembangkan di Sulbar agar pasokan tetap terjaga,” jelasnya.
Bahtiar juga menyoroti potensi pertanian cabai sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Jika setiap warga menanam 1.000 pohon cabai, maka dalam satu minggu mereka bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp1 juta.
Selain itu, ia turut menyinggung kenaikan harga beras di pasar yang mencapai Rp600 per kilogram, padahal stok beras di Bulog masih melimpah. Namun, kebijakan pemerintah pusat justru membatasi penyaluran beras tersebut.
“Saya berharap kebijakan ini dievaluasi. Jangan sampai daerah yang memiliki stok melimpah justru mengalami kenaikan harga karena keterbatasan distribusi. Setiap daerah punya kondisi yang berbeda, terutama menjelang Ramadan,” tegasnya.
Bahtiar berharap pemerintah pusat dapat melihat langsung persoalan ini dan mengambil kebijakan yang lebih fleksibel demi kepentingan masyarakat.
(*/Adv)
