Sulbarpos.com, MAMUJU — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 di Aula Kanwil BPN Sulbar, Selasa, 19 Mei 2026.
Rapat tersebut menjadi forum awal untuk membahas berbagai isu strategis yang akan menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi Barat tahun depan. Kegiatan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar serta jajaran internal Kanwil BPN Sulbar yang tergabung dalam GTRA Provinsi.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sulbar saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria di daerah.
“Kami berharap seluruh OPD dapat memberikan saran dan masukan terkait isu-isu strategis Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya dalam sambutan.
Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi juga harus mampu memperkuat penataan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Kelompok Substansi Landreform memaparkan arah kebijakan GTRA Tahun 2026, mulai dari tahapan pelaksanaan program hingga penguatan sinergi antarsektor.
“Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan Reforma Agraria yang berkelanjutan,” katanya saat memaparkan materi.
Forum diskusi berlangsung dinamis. Perwakilan OPD dan peserta rapat menyampaikan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi di lapangan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan isu strategis GTRA 2026.
Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain terkait penataan aset, penguatan akses masyarakat terhadap lahan produktif, hingga perlunya sinkronisasi program antarinstansi.
Melalui rapat persiapan ini, Kanwil BPN Sulbar berharap dapat merumuskan isu-isu prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan GTRA Tahun 2026.
“Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses yang tepat sasaran,” tutupnya. (*)
