MAMASA, Sulbarpos.com — Krisis air bersih di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, kian memuncak. Sudah hampir sepekan aliran PDAM terhenti total, memaksa warga bertahan dalam kondisi darurat tanpa kepastian kapan layanan kembali normal, Selasa (5/5/2026).
Ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air bersih kini berubah menjadi penderitaan kolektif. Aktivitas dasar seperti memasak, mandi, hingga mencuci praktis lumpuh. Warga terpaksa mencari alternatif seadanya—mulai dari air sumur yang belum tentu layak konsumsi hingga menampung air hujan untuk kebutuhan harian.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kegelisahannya. Ia menilai kondisi ini sudah di luar batas kewajaran.
“Tidak ada kejelasan kapan air kembali mengalir. Kami terpaksa pakai air sumur, padahal belum tentu higienis. Ini sangat berisiko untuk kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ironi pelayanan PDAM. Selama ini, menurutnya, warga tetap disiplin membayar tagihan meski layanan sering tidak maksimal.
“Selama ini kami tidak pernah menunggak. Bahkan lebih baik tidak beli ikan daripada tidak bayar air, karena air itu kebutuhan utama. Tapi sekarang, kami seperti ditinggalkan tanpa solusi,” keluhnya.
Kemarahan publik juga meluas di media sosial. Dalam salah satu grup Facebook warga, kritik tajam bermunculan, menyoroti buruknya pelayanan dan minimnya respons cepat dari pihak terkait. Warga menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen krisis layanan publik.
Tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, krisis ini juga berpotensi memicu persoalan kesehatan serius. Minimnya akses air bersih dapat memperburuk sanitasi lingkungan, meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti diare dan infeksi kulit.
Situasi ini menuntut respons cepat dan konkret dari Pemerintah Kabupaten Mamasa serta manajemen PDAM. Warga mendesak adanya langkah darurat, seperti distribusi air bersih melalui mobil tangki, perbaikan infrastruktur, hingga transparansi informasi terkait penyebab gangguan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM terkait penyebab terhentinya aliran air maupun estimasi waktu pemulihan layanan.
Krisis ini bukan sekadar soal air—ini tentang hak dasar masyarakat yang terabaikan. Jika tak segera ditangani, bukan tidak mungkin kondisi ini akan berubah menjadi bencana kesehatan yang lebih luas. (*Mull)
Editor: Basribas
