POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, angkat bicara terkait munculnya laporan berinisial “R” yang mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengajuan titik dapur SPPG (Sistem Penyediaan Pangan/Gizi) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Menurut Zubair, langkah yang diambil oleh “R” patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian untuk menjaga integritas program strategis pemerintah yang menjadi bagian dari visi nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tidak semua orang berani membuka dugaan persoalan yang berpotensi menyentuh lingkaran kekuasaan.
“Keberanian ‘R’ melaporkan dugaan penyimpangan ini adalah bentuk kepedulian untuk menyelamatkan program pemerintah. Ini langkah yang tidak mudah, apalagi yang bersangkutan merupakan kader dari partai besar yang juga dipimpin Presiden,” ujar Zubair, Sabtu (25/4/2026).
Fakta bahwa “R” merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo turut memperbesar perhatian publik. Posisi tersebut dinilai membuat laporan ini tidak sekadar menjadi persoalan administratif, melainkan juga berpotensi memunculkan dinamika politik di balik pengungkapan kasus.
Meski memberikan apresiasi, Zubair tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan “R” dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Namun ia menduga, jika benar ada keterlibatan, hal itu bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat sebelum laporan disampaikan secara resmi.
“Bisa saja itu bagian dari upaya pembuktian. Untuk membongkar praktik yang diduga sudah berlangsung lama, kadang diperlukan pendekatan yang tidak biasa,” katanya.
Dalam dokumen laporan tertanggal 24 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, “R” melaporkan dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum Koordinator Wilayah berinisial MF. Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan proses meloloskan atau memverifikasi pengajuan titik dapur SPPG di Kecamatan Polewali.
Laporan itu disebut dilengkapi bukti percakapan dan transfer dana yang dinilai memperkuat dugaan praktik tersebut. Dalam kronologi yang disampaikan, pada 13 Juni 2025, terlapor disebut telah mengirimkan dokumen berita acara verifikasi dan menyatakan proses pengajuan telah selesai.
Namun hanya tiga hari kemudian, muncul komunikasi lanjutan yang mengarah pada dugaan praktik “jual beli titik dapur” kepada pihak lain. Bagian inilah yang kemudian menjadi salah satu poin paling krusial dan dinilai janggal oleh pelapor.
Dalam laporan khusus atau LAPSUS, “R” mengaku sempat menahan diri untuk tidak membawa persoalan itu ke ranah resmi. Ia berharap ada pembenahan secara internal. Namun karena tidak melihat adanya perubahan, laporan akhirnya dikirimkan ke instansi pusat untuk ditindaklanjuti.
Pelapor juga meminta agar oknum Korwil tersebut segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala SPPG sekaligus dicopot dari posisinya sebagai Koordinator Wilayah di Polewali Mandar.
Di sisi lain, Zubair menyoroti rentang waktu antara kejadian dan pelaporan yang menurutnya menimbulkan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan mengapa dugaan peristiwa yang disebut bermula pada 24 Mei 2025 baru dilaporkan lima bulan kemudian dan justru mencuat ke publik setelah jeda yang cukup panjang.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa baru sekarang ramai? Ada jeda waktu yang cukup panjang. Ini membuka ruang dugaan adanya kepentingan tertentu di balik pengungkapan peristiwa ini,” tegasnya.
Ia bahkan mengaku mencium kemungkinan adanya dinamika kepentingan di balik mencuatnya kasus tersebut, mengingat “R” dikenal sebagai politisi muda yang dinilai memiliki masa depan politik cukup menjanjikan di Sulawesi Barat.
“Saya melihat ‘R’ sebagai sosok enerjik dengan potensi besar di dunia politik. Tidak menutup kemungkinan ada dinamika kepentingan yang bermain. Tapi kita berharap ini murni demi kepentingan publik,” tambah Zubair.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan karena menyangkut program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional. Di tengah sorotan publik yang terus menguat, transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tidak runtuh oleh dugaan permainan di tingkat daerah. (*Mull)
