Sulbarpos.com, Mamuju – ESDM Sulbar Paparkan Rencana Kerja 2026, Fokus pada Pemerataan Energi dan Penguatan Regulasi Tambang.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mempresentasikan rencana kerja tahun 2026 di hadapan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan jajaran pemerintah provinsi.
Pemaparan ini digelar di ruang kerja Gubernur dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra.
Dalam penyampaian program strategis tersebut, Chandra menegaskan pentingnya keterpaduan arah pembangunan sektor energi dengan visi-misi kepemimpinan SDK–Salim Mengga, terutama dalam mendorong penanggulangan kemiskinan dan akses energi yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Program kami dirancang agar sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Chandra.
Rencana kerja tahun 2026 mencakup sejumlah sektor prioritas. Di bidang energi, ESDM akan memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 19 desa yang masih belum menikmati aliran listrik dari PLN.
Studi kelayakan juga akan disiapkan guna memperkuat pengajuan program di tingkat APBD dan APBN.
Selain itu, revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga menjadi fokus, mengingat adanya ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini.
Rencana pembangunan depo Bahan Bakar Minyak (BBM) juga tengah difasilitasi untuk memperkuat ketahanan energi provinsi.
Di sektor ketenagalistrikan, ESDM Sulbar menargetkan program listrik gratis untuk warga miskin yang belum memiliki sambungan meteran.
Menurut Chandra, akses terhadap listrik bukan semata-mata soal teknis, melainkan menyangkut keadilan sosial.
“Keadilan energi adalah bagian dari pembangunan yang inklusif. Semua warga berhak atas penerangan,” tambahnya.
Untuk penguatan tata kelola dan kepatuhan, Dinas ESDM juga akan menertibkan pembangkit yang belum memiliki izin lengkap, seperti IUPTLS, SLO, dan sertifikasi tenaga teknik.
Penyusunan dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) juga dipacu untuk mendukung target bauran energi Sulbar dalam RUPTL nasional sebesar 1.800 MW.
Di bidang geologi dan air tanah, program akan difokuskan pada pemetaan kawasan rawan bencana, penetapan zona konservasi, dan penyusunan nilai perolehan air tanah sebagai dasar kebijakan berbasis data.
Sementara dalam bidang pertambangan, ESDM menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pelaku tambang terhadap kewajiban pelaporan dan perizinan.
Untuk itu, akan dibangun sistem basis data publik yang lebih transparan agar pengawasan terhadap aktivitas tambang menjadi lebih efektif.
“Kita ingin pengawasan tambang dilakukan secara terbuka, agar masyarakat juga bisa turut serta dalam kontrol sosial,” jelas Chandra.
Kesekretariatan ESDM pun tak luput dari perhatian, dengan penguatan sistem administratif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program lintas sektor.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa program ESDM harus berkontribusi langsung pada pencapaian misi pembangunan “Panca Daya”, terutama dalam hal revisi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ), distribusi listrik gratis bagi keluarga kurang mampu, serta pengadaan PLTS di fasilitas umum.
“Kita ingin program yang konkret, menyentuh rakyat, dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan,” tegas SDK.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kepulauan dan mendorong sinergi riset potensi sumber daya tambang antara ESDM dan Bapperida.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat, antara lain Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad, Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, serta para kepala bidang dari Dinas ESDM dan Bapperida.
(Adv)
