Sulbarpos.com , Majene — Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene bersama dengan masyarakat yang menuntut atas kebijakan penundaan pilkades, berakhir dengan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian, di Rumah Jabatan Bupati Majene, Rabu (7/6/2023) lalu.
Tindakan represif tersebut terjadi terhadap Ketua HMI Cabang Majene Hendra Wahid, pada saat ingin melerai anggotanya yang sedang bergesekan dengan pihak kepolisian.
Sebelum insiden terjadi, massa aksi sempat meminta PJ.Gubernur Sulawesi Barat, Zidan Fakhrulloh dan Bupati Majene, Andi Ahmad Syukri Tammalele untuk menemui beraudiensi.
Namun insiden tak dapat dibendung lantaran PJ.Gubernur dan Bupati Majene tak kunjung menemui massa aksi.
Sehingga terjadi tindakan represif terhadap Ketua HMI Cabang Majene beserta massa aksi lainnya, akibatnya terdapat luka dan darah dibagian hidung.
“Tindakan represif ini tentu sangat mencederai citra Polri. Dalam proses demontrasi, Polri memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat, sebagaimana amanah UU no 9 tahun 1998 pasal 13 ayat 2”, Hendra Wahid.
Atas tindakan represif tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene dengan tegas mengecam tindakan represif yang dilakukan oknum anggota kepolisian Polres Majene terhadap aktivis mahasiswa yang menggelar unjuk rasa.
(Sulbarpos/Syam)
Bersama Pj Gubernur, Kapolda Sulbar Kunjungi Lokasi Longsor di Mamasa
Pemdes Palipi Soreang Bersama P3D PASO Gelar Pawai Obor Sambut Bulan Suci Ramadhan
Tim Kesbangpol Sulbar Pantau Proses Seleksi Calon Paskibraka di Kabupaten Majene
