Pansus DPRD Polman Dorong Perbaikan Data dan Layanan Publik, Fokus Atasi Kemiskinan dan Pendidikan

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Rapat kerja internal Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis dan penuh sorotan strategis, Jumat (8/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Ilham, didampingi Wakil Ketua Jasman dan Fatahuddin, serta diikuti sejumlah anggota Pansus lainnya. Awalnya diagendakan di ruang Komisi IV DPRD, rapat kemudian dialihkan ke Ruang Aspirasi untuk mengakomodasi jalannya pembahasan secara lebih intens.

Turut hadir Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly, Wakil Ketua I Imam Singkarru dan Amiruddin, tenaga ahli Bupati Asriadi, serta notulen Imran.

Dalam forum tersebut, Pansus menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Di antaranya penanganan sampah yang belum optimal, potensi banjir di sejumlah wilayah, hingga tingginya angka anak putus sekolah.

Selain itu, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai belum memadai untuk menunjang proses belajar mengajar secara maksimal.

Salah satu isu yang paling mengemuka adalah perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial. Ketidaksinkronan data tersebut dinilai kerap memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial.

Pansus menemukan adanya ketidaktepatan sasaran, di mana masih terdapat warga yang layak menerima bantuan namun belum terdata, sementara sebagian masyarakat yang tergolong mampu justru masuk dalam daftar penerima.

“Kondisi ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Validasi dan pembaruan data harus diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Ketua Pansus dalam rapat.

Sebagai langkah konkret, Pansus DPRD mendorong penguatan sinergi antara BPS, Dinas Sosial, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala.

Sinkronisasi data dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui rapat ini, DPRD Polman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah agar lebih responsif, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Upaya pembenahan yang terstruktur dan kolaboratif diharapkan menjadi langkah maju menuju Polewali Mandar yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (*Mull)