Sulbarpos.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD dari seluruh kabupaten se-Sulbar di Kantor Gubernur, Kamis, 24 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, setiap kepala daerah diminta memaparkan program prioritas untuk tahun anggaran 2026. Hal ini berkaitan dengan rencana alokasi dana sebesar Rp 50 miliar per kabupaten yang akan digelontorkan oleh Pemprov Sulbar, sejalan dengan visi-misi kampanye pasangan SDK-JSM.
“Kami memandang bahwa wilayah itu milik kabupaten, bukan provinsi. Karena itu, kerjasama antara provinsi dan kabupaten bukan hanya penting, tapi wajib,” ujar SDK usai memimpin rakor.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya akan berfokus pada pembangunan yang merata hingga ke pelosok kabupaten. Salah satu langkah strategisnya adalah pengalokasian dana pembangunan langsung ke daerah.
“Rencananya di tahun 2026 nanti, tiap kabupaten akan mendapatkan anggaran minimal Rp 50 miliar. Sebelum Musrenbang pada 29 April mendatang, kami ingin masing-masing daerah mempersiapkan program unggulannya,” jelasnya.
Dari paparan yang disampaikan para bupati dalam rakor tersebut, beragam program diusulkan mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan pertanian hingga ketahanan pangan.
Meski sebagian besar usulan melebihi pagu Rp 50 miliar, SDK menyebut hal itu hal yang wajar.
“Selanjutnya, kita akan bahas lebih teknis bersama Bappeda untuk penyesuaian anggaran. Harapan kami, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan transfer dana dari pusat tetap stabil,” ungkapnya.
SDK menambahkan, penyaluran dana ke kabupaten nantinya akan menggunakan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah provinsi.
“Pemprov akan mengawasi penggunaan anggaran ini secara serius. Karena ada yang dikerjakan provinsi, dan ada pula yang merupakan usulan dari kabupaten,” pungkasnya.
(Adv)
