Pemprov Sulbar Bantah Data Lama Soal Jalan Rusak, Komitmen Peningkatan Infrastruktur Terus Berlanjut

Sulbarpos.com, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan salasatu media daring yang dirilis pada 30 Juni 2025 lalu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa 58 persen jalan provinsi di Sulbar dalam kondisi rusak.

Namun, data yang digunakan media tersebut dinilai sudah tidak relevan dan tidak mencerminkan kondisi riil saat ini di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad, menyatakan bahwa informasi yang dimuat media tersebut mengacu pada data lama dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sementara kondisi terkini hingga pertengahan 2025 telah menunjukkan peningkatan signifikan pada sejumlah ruas jalan provinsi.

“Perlu kami luruskan, data yang menyebutkan 58 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak tidak akurat. Fakta terbaru menunjukkan banyak titik prioritas telah mengalami peningkatan kualitas secara nyata,” tegas Rachmad saat memberikan keterangan di Mamuju, kamis(3/7/2025).

Data Akurat Kondisi Jalan Provinsi per 2025:

Dari total panjang jalan provinsi 528,31 kilometer, berikut kondisi terkini:

• Baik: 42,52% ✅ (data sesuai)
• Rusak Sedang: hanya 4% ❌ (sebelumnya dilaporkan 30,16%)
• Rusak Ringan: 30,15% ✅ (data hampir sesuai)
• Rusak Berat: 22,96% ✅ (data sesuai)

Menurut Rachmad, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Pemprov Sulbar telah merealisasikan berbagai proyek peningkatan jalan secara bertahap melalui dukungan DAK, PFID, APBD provinsi, dan kolaborasi lintas kabupaten.

Adapun sejumlah ruas strategis yang telah ditingkatkan kualitasnya meliputi:

• Ruas Mapilli–Matangnga dan Mapilli–Piriang di Kabupaten Polman
• Ruas Nosu–Pana di Kabupaten Mamasa sepanjang 12 km
• Ruas Tobadak II–VIII di Mamuju Tengah, mendukung akses ke wilayah pertanian
• Akses menuju Pelabuhan Pasangkayu, memperlancar distribusi logistik regional

“Kami berkomitmen penuh mendorong konektivitas antarwilayah di Sulbar. Ini bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” tambah Rachmad.

Pemprov Sulbar juga mengimbau seluruh media untuk senantiasa menyajikan informasi berdasarkan data terbaru yang telah diverifikasi agar tidak menimbulkan kesan negatif di tengah publik.

“Kami terbuka dan siap memberikan informasi faktual kepada media. Jangan sampai publik terpengaruh oleh data usang yang bisa menurunkan kepercayaan terhadap proses pembangunan yang sedang kami dorong secara serius,” tutup Rachmad. (*Bsb)