Sulbarpos.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (16/5/2025).
Rapat penting ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah provinsi dan unsur TNI-Polri serta lembaga lainnya dalam menghadapi isu-isu krusial di daerah.
Rapat turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Kapolda dan Wakapolda Sulbar, Danrem 142/Tatag, perwakilan BIN, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar.
Salah satu hasil utama dari pertemuan ini adalah pembentukan dua tim terpadu, masing-masing untuk menangani premanisme dan mengevaluasi aktivitas pertambangan di wilayah Sulbar.
Kajati Sulbar, Andi Darmawangsa, mengungkapkan bahwa tim penanganan premanisme telah dibentuk dan saat ini tinggal menunggu penandatanganan resmi. Ia menegaskan bahwa premanisme menjadi penghambat besar bagi masuknya investasi ke daerah.
“Premanisme itu sangat mengganggu iklim investasi, maka penanganannya harus melibatkan semua unsur,” ujar Andi.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan bahwa pembentukan tim terpadu ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum.
Ia menyebutkan bahwa tim tersebut dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya keresahan masyarakat terkait aksi-aksi premanisme yang meresahkan.
“Mereka adalah kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pemerintah harus bertindak cepat agar masyarakat merasa aman dan investor merasa nyaman,” tegas Herdin.
Tak hanya itu, rapat Forkopimda juga menyepakati pembentukan tim evaluasi tambang. Tim ini diketuai oleh Asisten III Pemprov Sulbar, Amujib, dan melibatkan berbagai unsur strategis, seperti Kejati, Polda, BIN, dan Korem. Tim akan mengaudit seluruh aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal.
“Evaluasi akan mencakup kepatuhan terhadap regulasi, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Tambang ilegal tentu akan ditindak tegas,” lanjut Herdin.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam tim sangat penting, terutama mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Herdin berharap kedua tim dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menciptakan iklim yang aman, tertib, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulbar.
“Kita dorong tata kelola tambang yang sehat, yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tutupnya.
Dari pihak kepolisian, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menegaskan komitmen penuh Polda dalam mendukung agenda strategis daerah, khususnya dalam menciptakan kondisi keamanan yang stabil dan kondusif bagi investasi.
Dalam paparannya, Kapolda menyampaikan berbagai strategi keamanan yang akan diterapkan, seperti peningkatan patroli, deteksi dini potensi gangguan, hingga penanganan cepat atas pelanggaran hukum yang dapat mengganggu iklim usaha.
“Langkah-langkah ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan rasa aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sulbar,” tandas Kapolda.
Sinergi antara Forkopimda dan seluruh elemen strategis daerah diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan serta menjadikan Sulbar sebagai wilayah yang ramah investasi dan berdaya saing tinggi.
(Adv)
