Sulbarpos.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Dukungan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun sektor pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di wilayah Sulbar.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah mematangkan proses pemutakhiran data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan calon peserta Sekolah Rakyat dari kalangan tidak mampu.
“Pemilahan data DTKS sudah mencapai 80 persen. Kami fokus agar sasaran program ini benar-benar tepat, yaitu anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Wahab. Senin, (19/5/2025).
Ia juga menyebut bahwa para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan aktif dalam proses penyaringan data tersebut. Mereka menjadi ujung tombak verifikasi di lapangan, bekerja sama dengan Dinsos kabupaten serta Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan daerah.
“Untuk perekrutan siswa, kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Tapi data calon penerima sudah dikuasai para pendamping PKH di masing-masing kabupaten,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Saifuddin, menyampaikan bahwa pihaknya turut menyiapkan komponen penting lainnya, yakni tenaga pengajar.
“Kami saat ini sedang berkoordinasi dan menyosialisasikan proses perekrutan guru untuk program Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah persiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Sulbar berharap program Sekolah Rakyat dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan anak-anak kurang mampu di Sulbar.
(Rls)
