Sulbarpos.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat pimpinan guna membahas evaluasi kinerja pembangunan serta penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga dan Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Herdin Ismail, dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat eselon tiga.
Dalam pertemuan tersebut, SDK memaparkan bahwa alokasi belanja prioritas untuk pembangunan Sulbar berdasarkan konsep Panca Daya mencapai Rp 299,7 miliar.
Dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang optimal agar benar-benar berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran yang dikelola benar-benar dimanfaatkan secara efektif,” ujar SDK.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus sejalan dengan Inpres 1/2025 agar tidak menimbulkan temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Inpres ini harus kita jalankan. Jika tidak, BPK dalam auditnya akan menggunakan Inpres sebagai pedoman, dan jika ada ketidaksesuaian, tentu akan menjadi catatan,” jelasnya.
Wakil Gubernur Salim S. Mengga menambahkan bahwa efisiensi yang diamanatkan dalam Inpres bukan berarti memangkas anggaran sehingga menghambat pembangunan.
Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata dan berkelanjutan.
“Kami berharap hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan bisa menjadi acuan dalam merancang langkah ke depan. Dengan demikian, program pembangunan dapat berjalan lebih efektif,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa program yang dirancang harus mampu menjawab tantangan pembangunan serta mendukung visi Sulbar yang maju dan sejahtera.
“Kita harus memanfaatkan sumber daya dan anggaran secara tepat guna agar visi pembangunan dapat tercapai,” pungkasnya.
(Adv)
