POLEWALI MANDAR, Mandarnews.com – Polemik pemadaman listrik bergilir yang terus menghantui masyarakat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali memanas. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar mendesak DPRD setempat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka di Gedung Gabungan Dinas (Gadis), dengan menghadirkan masyarakat dan pihak PLN untuk mengungkap persoalan di balik krisis kelistrikan tersebut.
Desakan itu disampaikan PMII saat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Polewali Mandar. Mahasiswa menilai pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan keresahan luas dan mengganggu aktivitas ekonomi maupun kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Polewali Mandar, Amir, menyatakan pihaknya akan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPRD agar pelaksanaan RDP terbuka di luar gedung parlemen dapat dipertimbangkan.
“Sepanjang apa yang telah kita sepakati terkait permohonan tersebut, semoga pimpinan dapat menyetujuinya. Kami dari Komisi II akan mengajukan permohonan kepada pimpinan,” ujar Amir kepada awak media usai menerima aspirasi PMII.
Menurutnya, persoalan pemadaman listrik bukan sekadar gangguan teknis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang dirasakan berbagai lapisan masyarakat.
“Pemadaman listrik bergilir ini memang menjadi keresahan semua kalangan. Kekhawatiran tersebut muncul karena pemadaman ini juga berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, H. Amiruddin, menyampaikan bahwa lembaganya akan berupaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait, khususnya PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan.
Ia mengungkapkan, DPRD sebelumnya telah beberapa kali membahas persoalan kelistrikan, bahkan pekan lalu telah mengundang pihak PLN untuk membicarakan kondisi pasokan listrik di wilayah Polewali Mandar.
“Berkaitan dengan persoalan listrik, kami sudah beberapa kali melakukan pembahasan. Bahkan, pekan lalu kami telah mengundang PLN untuk hadir di DPRD,” ungkap Amiruddin.
Menurutnya, berbagai persoalan kelistrikan telah menjadi perhatian DPRD. Namun, penjelasan mengenai penyebab teknis pemadaman tetap harus disampaikan langsung oleh pihak PLN.
“Sebab, apa pun yang kami lakukan hari ini, persoalan teknisnya berada di pihak PLN. Komisi terkait bahkan sudah bertemu dengan PLN, baik Area Mamuju maupun Area Makassar,” jelasnya.
Meski demikian, Amiruddin mengakui bahwa pembahasan yang telah dilakukan bersama PLN belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Pasalnya, pemadaman bergilir masih terus terjadi dan masyarakat tetap merasakan dampaknya.
Di sisi lain, Koordinator Aksi PMII Polewali Mandar, Muslimin, melontarkan kritik tajam terhadap fungsi pengawasan DPRD. Ia menilai masyarakat telah terlalu lama menanggung dampak pemadaman listrik tanpa memperoleh kepastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
“Ada masyarakat yang kesulitan mencuci pakaian karena tidak ada air. Ada pula masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pemadaman listrik,” ungkap Muslimin.
Ia bahkan mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan DPRD yang dinilai belum maksimal dalam mengawal persoalan pelayanan publik tersebut.
“Seharusnya yang mengawasi seluruh persoalan ini adalah anggota DPRD, bukan mahasiswa. Kami tidak perlu meminta anggota DPRD untuk melakukan pengawasan. Namun, mengapa kami justru harus datang dan meminta hal tersebut? Itu akibat dari DPRD yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya,” kritiknya.
Atas kondisi tersebut, PMII mendesak DPRD Polewali Mandar tidak berhenti pada penerimaan aspirasi dan janji koordinasi semata. Mereka meminta agar RDP terbuka benar-benar dilaksanakan di Gedung Gabungan Dinas (Gadis), dengan melibatkan masyarakat, PLN, serta pihak terkait lainnya.
PMII berharap forum tersebut menjadi ruang pertanggungjawaban publik sekaligus momentum untuk mendapatkan penjelasan transparan mengenai penyebab pemadaman bergilir, langkah penanganan, serta kepastian solusi agar krisis listrik tidak terus membebani masyarakat Polewali Mandar. (*rls)
Editor: Basribas
