Sulbarpos.com, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025-2030, Suhardi Duka (SDK) dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Tahun 2025 untuk pertama kalinya.
Rakor yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, ini dihadiri oleh Pj. Sekprov Sulbar Amujib, para asisten, kepala OPD, serta perwakilan lainnya.
Dalam arahannya, SDK menegaskan lima poin utama yang akan menjadi fokus pemerintahan ke depan. Kelima poin tersebut mencakup penyatuan visi-misi, loyalitas dan komitmen dalam membangun daerah, kontribusi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemahaman terhadap prioritas pembangunan, serta penghapusan ego sektoral.
“Bekerjalah dengan kinerja terbaik dan jangan terbebani oleh perbedaan pilihan dalam Pilkada Serentak 2024,” tegas SDK, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan.
SDK juga menyoroti efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Inpres ini dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian alokasi transfer ke daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ/2025 tentang kebijakan pembangunan daerah.
“Setiap OPD harus memastikan anggaran yang dikelola efisien dan sesuai dengan visi-misi kami. Anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat akan dipangkas,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa semua dana hibah yang tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan dinolkan.
Selain itu, dalam rakor ini dibahas pula kebijakan terkait tenaga kontrak. SDK menegaskan bahwa hanya SK Tenaga Kontrak yang terdaftar di Data Base BKN dan ditandatangani oleh Gubernur yang akan tetap dibiayai melalui APBD.
Sementara itu, bagi tenaga kontrak yang SK-nya tidak ditandatangani oleh Gubernur, pembiayaan melalui APBD tidak akan diberikan. Untuk guru SLTA yang SK-nya ditandatangani kepala sekolah, gaji mereka akan dibayarkan melalui dana BOS.
SDK juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBD dengan membatasi defisit anggaran maksimal 3%.
“Kami ingin APBD Sulbar sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, semua OPD harus siap memaparkan program mereka kepada kami setelah retreat di Magelang pada minggu pertama Maret 2025,” ujarnya.
Wakil Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, turut menekankan pentingnya loyalitas dan kerja sama dalam membangun Sulbar.
“Bekerjalah dengan baik, bahagia, dan penuh kekeluargaan. Jaga integritas serta hindari pelanggaran hukum. Mari bersama-sama membangun Sulbar yang lebih maju,” ajaknya.
Rakor ini juga diikuti secara virtual oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN Pemprov Sulbar dari berbagai wilayah. Dengan semangat kolaborasi dan efisiensi, Pemprov Sulbar siap mewujudkan visi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
(Adv)
