Shared Berita

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam agenda Reses Tahap III Masa Persidangan Pertama Tahun Anggaran 2026 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rahmat Ichwan Bahtiar, di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada 31 Oktober hingga 5 November 2026 tersebut, tepatnya di hari ke tiga, Rahmat Ichwan Bahtiar menghadirkan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sulawesi Barat, Firazh Ahmadillah, bersama Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Polewali Mandar, Yusuf, serta jajaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Polewali Mandar.

Kehadiran jajaran BGN dalam forum reses tersebut menjadi ruang strategis untuk menyampaikan informasi kebijakan sekaligus membuka dialog publik mengenai implementasi Program MBG, termasuk berbagai dinamika pelaksanaan dan isu petunjuk teknis (juknis) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Rahmat Ichwan Bahtiar, yang merupakan Anggota DPRD Sulbar Daerah Pemilihan Polman I sekaligus Ketua Fraksi Gerindra dan anggota Badan Anggaran (Banggar), menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi legislatif untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta menghimpun kebutuhan masyarakat sebagai bahan perjuangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.

Menurutnya, keterlibatan langsung pihak BGN dalam kegiatan tersebut penting agar masyarakat memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah, khususnya MBG.

“Tujuan utama kami turun ke masyarakat adalah mendengarkan langsung keluhan, masukan, dan kebutuhan warga. Aspirasi tersebut nantinya akan kami himpun dan perjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG perlu mendapatkan perhatian melalui fungsi pengawasan legislatif, sehingga implementasi program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Baca Juga  Modus COD Tipu Warga Polman Rp41 Juta, Truk Fiktif Bawa Ratusan Dos Susu Jadi Alat Kejahatan

Sementara itu, Kepala Regional BGN Sulawesi Barat, Firazh Ahmadillah, memberikan penjelasan terkait isu petunjuk teknis (juknis) BGN Pusat yang belakangan menjadi perbincangan publik, terutama mengenai kekhawatiran adanya pengurangan tenaga relawan dalam operasional program MBG.

Firazh menegaskan bahwa kebijakan juknis tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan pengurangan relawan.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam forum dialog untuk memberikan kepastian informasi sekaligus meluruskan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait keberlangsungan tenaga pendukung operasional Program MBG.

Kegiatan reses di Kelurahan Takatidung turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Polewali, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kader Posyandu, tenaga pendidik dari sejumlah sekolah, tokoh pemuda, tokoh agama, serta para kepala lingkungan.

Secara keseluruhan, agenda Reses Tahap III tersebut dilaksanakan selama enam hari, mulai 31 Oktober hingga 5 November 2026, dengan menyasar empat titik di daerah pemilihan Polman I, meliputi Kecamatan Anreapi, Polewali, dan Binuang.

Seluruh hasil penyerapan aspirasi masyarakat selanjutnya akan dihimpun dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan evaluasi, pengawasan, serta rekomendasi dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui forum reses tersebut, DPRD Sulbar diharapkan tidak hanya menjadi saluran penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program strategis pemerintah agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Editor: Basribas

Iklan