POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Proyek pembangunan sarana olahraga indoor atau atap lapangan futsal Tahap I di kawasan Sport Center Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kelurahan Madatte, kembali menuai sorotan tajam. Menghabiskan anggaran APBD Tahun 2018 sebesar Rp1.969.850.000, proyek tersebut hingga kini terbengkalai dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat.
Delapan tahun berlalu, bangunan yang semestinya menjadi fasilitas olahraga publik justru menyisakan konstruksi besi berkarat, keropos, dan ditumbuhi lumut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, kualitas perencanaan, serta efektivitas pengawasan proyek.
Sorotan tersebut disampaikan Dirman, Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulawesi Barat. Ia mendesak Polda Sulbar membuka kembali penanganan proyek tersebut dan menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan kegiatan.
“Ini bukan sekadar persoalan proyek mangkrak, tetapi menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat hampir Rp2 miliar. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran sebesar itu digunakan, mengapa pekerjaannya tidak tuntas, dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegas Dirman. Rabu (18/11/2026)
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya terfokus pada kontraktor pelaksana, CV Indah Bersatu. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kelompok kerja pemilihan, konsultan perencana, serta konsultan pengawas sesuai kewenangan masing-masing.
PMII menilai, apabila ditemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, penyimpangan pembayaran, atau indikasi penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus diuji melalui audit dan proses penegakan hukum.
Secara yuridis, dugaan penyimpangan dapat ditelaah berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dirman juga mempertanyakan kejelasan informasi mengenai pemeriksaan proyek tersebut oleh aparat penegak hukum sebelumnya. Ia meminta Polda Sulbar menjelaskan perkembangan penanganannya agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Atas persoalan itu, PKC PMII Sulbar menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak Polda Sulbar menelusuri kembali proyek Sport Center Polman, meminta Pemkab Polman membuka dokumen kontrak beserta identitas konsultan perencana dan pengawas, serta mendorong audit investigatif dan pemeriksaan fisik independen untuk mengukur kesesuaian nilai pembayaran dengan kondisi riil pekerjaan.
“Jangan sampai hampir Rp2 miliar uang rakyat hanya berakhir menjadi tumpukan besi berkarat tanpa pertanggungjawaban. Jika ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
PKC PMII Sulawesi Barat menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan massa apabila tidak ada langkah konkret dan transparan dari aparat penegak hukum. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab administratif, teknis, maupun kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut masih memerlukan pembuktian melalui audit dan pemeriksaan aparat berwenang. Belum dapat disimpulkan adanya tindak pidana korupsi maupun keterlibatan pihak tertentu tanpa hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah. (*bbs)
Editor: Basribas




