Satgas Biro Hukum Sulbar Implementasikan Penanganan 4+1 di Kecamatan Polewali dan Kecamatan Binuang

Sulbarpos.com , Mamuju — Sejak diterbitkannya SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (4+1) TIM SATGAS OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak, salah satu diantaranya adalah Pakar social welfare Universitas Indonesia, Jumat (4/8/2023).

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulbar dan Koordinator Satgas Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Polewali dan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Suyuti Marzuki menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam hal intervensi dan tindakan nyata di lapangan.

“Mengingat data yang dikompilasi dari berbagai stakeholder banyak perbedaan sehingga dbthkan harmonisasi data dan diharapkan bantuan tepat sasaran sesuai dengan data valid Tindak lanjut penanganan Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi H+1 “, ujar Suyuti di Mamuju, Jumat (4/8/2023).

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini adalah:

1. Rapat Koordinasi Tim Satgas di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Binuang
2. Aksi Lapangan/ Kunjungan Ke Lokasi Wilayah Intervensi
di Desa Batetangnga dan Kelurahan Ammasangan

Adapun Aksi tindaklanjut yakni Kunjungan ke Desa Batetangnga bersama Tim Satgas dengan menyerahkan bantuan Daging Ayam dan Telur sebanyak 79 Paket yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Batetangnga bersama masyarakat penerima bantuan.

Kemudian, Klkunjungan ke Kelurahan Amassangan menyerahkan bantuan Daging Ayam dan Telur sebanyak 70 Paket yang dihadiri langsung oleh Bapak Lurah Ammasangan bersama masyarakat penerima bantuan.

 

(Sulbarpos/Wahid)