Shared Berita

Sulbarpos.com, Opini – Dikala kita saat ini bernegara dan lebih tepatnya memiliki pemerintahan mengalami suatu dilematis. Kenapa demikian? Karena masyarakat saat ini dalam wajah sistem demokratis tidak menyadari pemerintahan adalah imajinasi masyarakat.
Maka seharusnya, pemerintahan sebagai imajinasi masyarakat semestinya menerbitkan dirinya dalam melayani setiap individu yang terhimpun dalam masyarakat. Namun saat ini, pemerintahan ingin membalikan fakta ini, seolah ingin mengisyaratkan sebaliknya masyarakatlah yang melayani pemerintah.
Sehingga pemerintahan dalam sistem demokrasi menerbitkan wajah anti kritik, seolah pesan ini ingin menyampaikan kesan “Kami adalah Raja kalian”. Tak heran kiranya diberbagai kabupaten Indonesia, masyarakat yang mengkritik pemerintahan dikasuskan. Sebab ini, pemerintahan menciptakan imajinasi masyarakat harus tunduk.

Dengan demikian masyarakat yang kemudian membutuhkan pemerintah.
Padahal pemerintahan suatu imajinasi masyarakat, namun ditengah jalan pemerintah mengubah wajahnya, masyarakatlah suatu imajinasi dari pemerintah. Maka segala kepentingan masyarakat dalam imbas ini, di nomor sekiankan.

Jika mengulas Kembali, kita membangun cita-cita bernegara supaya kita hidup sejahtera dan beraktivitas sosial yang adil dan bersahaja. Namun ini tak kunjung tercapai karena adanya suatu kepentingan negara dan agennya dalam pemerintahan.
Dampak dari itu jurang kemiskinan dan sosial tak kunjung terurus bahkan kemiskinan menjadi komoditas dinas sosial untuk meraup keuntungan. Disisi lain, agen pemerintah melampaui statusnya, menjadi tuan bukan pelayan.
Jika agen ini datang ditengah masyarakat, merekalah yang dilayani masyarakat. Kenapa bisa demikian? Karena masyarakat melupakan imajinasinya tentang cita-cita dalam berpemerintahan.
Aneh yah, pelayan yang menggunakan pakaian mewah dan kehidupan sejahterah sedangkan tuannya hidup miskin dan melarat dalam keputusasaan.

Mau diapa lagi, berpemerintahan seperti kehidupan sinetron. Dan pada akhirnya kita membutuhkan banyak episode untuk mengalahkan perbuatan jahat ini (Pelaku kejahatan), bukan dari kesadaran masyarakat.
“Bahwa pemerintah membutuhkan masyarakat, maka jalan ini adalah pemerintahan Melayani masyarakat, sebab adanya pemerintahan adalah keinginan masyarakat” maka sebenar-benarnya sikap masyarakat, memberikan mandat dan mencabut mandat kapan saja”.

Baca Juga  Honorer Pemda tak mendapatkan Haknya, HmI minta Pemda Lebih mengutamakan Asas Kemanusiaan

 

Penulis : Arrifat

(Mahasiswa Filsafat Jogjakarta)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Open chat
Hello 👋
ada yang bisa kami bantu ??