JAKARTA, Sulbarpos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai ujung tombak komunikasi strategis pemerintah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan publik tersampaikan secara efektif, membangun pemahaman masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap program pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Tito melalui rapat terbatas dan diunggah di akun Medsos pribadinya pada Rabu (14/10/2026). Ia menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga harus mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan secara transparan, terukur, serta mudah dipahami masyarakat.
Dalam sistem demokrasi, kepercayaan dan legitimasi publik merupakan unsur penting yang menopang penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Pemda perlu menempatkan komunikasi publik sebagai bagian integral dari proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar kegiatan pendukung setelah program dijalankan.
Peran media juga menjadi faktor strategis dalam membentuk persepsi masyarakat. Informasi yang disampaikan secara akurat, berimbang, dan berkelanjutan dapat membantu publik memahami kebijakan pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun dukungan secara konstruktif.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” demikian pesan Tito dalam unggahannya.
Tito turut menyoroti derasnya arus informasi pada era digital yang menghadirkan tantangan serius bagi komunikasi pemerintahan. Salah satu fenomena yang perlu diantisipasi ialah firehose of falsehood, yakni pola penyebaran informasi keliru secara masif, berulang, dan melalui berbagai saluran sehingga berpotensi mengaburkan fakta di tengah masyarakat.
Dalam situasi tersebut, informasi yang benar dapat kehilangan perhatian publik apabila tidak dikomunikasikan secara konsisten dan efektif. Sebaliknya, informasi yang menyesatkan berpotensi memperoleh jangkauan lebih luas apabila disebarkan dengan intensitas tinggi tanpa diimbangi klarifikasi yang memadai.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk membangun sistem komunikasi yang adaptif, responsif, dan berbasis data. Diskominfo perlu memperkuat kapasitas pemantauan informasi, mempercepat klarifikasi terhadap kabar yang tidak benar, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi resmi yang dapat diverifikasi.
Namun, penguatan komunikasi pemerintah tidak semestinya dimaknai sebagai upaya membangun citra semata. Transparansi, akuntabilitas, keterbukaan terhadap kritik, dan penyampaian informasi yang faktual tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan, Tito menekankan pentingnya penyampaian program-program positif pemerintah secara terencana agar manfaatnya dapat diketahui dan dipahami masyarakat secara luas.
Diskominfo di tingkat provinsi serta kabupaten/kota memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan informasi masyarakat di daerah. Melalui koordinasi yang baik, informasi mengenai program nasional dapat disampaikan dengan konteks lokal yang relevan, tanpa mengubah substansi maupun fakta kebijakan.
“Program-program positif pemerintah harus dikomunikasikan secara efektif agar mendapat perhatian publik. Sejalan dengan itu, Diskominfo di daerah menjadi mitra penting pemerintah pusat untuk menyamakan narasi,” demikian penekanan Tito dalam pesannya.
Penyamaan narasi tersebut perlu diwujudkan melalui koordinasi lintas pemerintahan, pertukaran data yang akurat, serta penyusunan pesan komunikasi yang konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai hubungan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah.
Selain memperkuat kapasitas internal, Tito mendorong penerapan manajemen media yang sistematis melalui media konvensional maupun media sosial. Kedua saluran tersebut perlu dikelola secara terpadu agar informasi pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang beragam.
Koordinasi antara Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI juga dinilai penting untuk memperkuat penyebarluasan informasi mengenai program serta capaian pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan komunikasi bersama, penyediaan materi informasi berbasis data, penguatan hubungan dengan media, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian pesan kepada publik.
Bagi pemerintah daerah, arahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi publik. Diskominfo tidak hanya dituntut aktif memproduksi konten, tetapi juga mampu mengukur jangkauan informasi, menilai pemahaman masyarakat, merespons persoalan yang berkembang, dan memastikan setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan komunikasi strategis pada akhirnya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan komunikasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau tingginya interaksi di media sosial, melainkan dari sejauh mana masyarakat memahami kebijakan, memperoleh akses informasi yang benar, dan merasakan manfaat program pemerintah.
Karena itu, seluruh Pemda di Indonesia perlu menjadikan komunikasi publik sebagai bagian dari agenda pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan dukungan Diskominfo yang profesional, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kemitraan yang sehat dengan media, pemerintah dapat memperluas akses informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. (*rls)
Editor: Basribas
