Tolak Wacana 1.000 Bioskop di Desa, HMI Polman: Itu Proyek Elit, Bukan Kebutuhan Rakyat

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Di tengah masih banyaknya desa yang bergulat dengan jalan rusak, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan minimnya akses pendidikan, wacana pembangunan 1.000 bioskop di kawasan pedesaan justru memantik kritik keras dari berbagai kalangan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) menilai gagasan tersebut sebagai kebijakan yang tidak berpijak pada realitas kebutuhan masyarakat desa dan berpotensi menjadi proyek elit yang mengabaikan persoalan mendasar rakyat.

Pengurus HMI Cabang Polman, Iqbal, menegaskan bahwa jika pemerintah pusat memiliki komitmen serius membangun desa, maka prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada sektor hiburan yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.

“Bioskop itu bukan kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Menjejalkan bioskop ke desa di tengah karut-marutnya infrastruktur dasar adalah bentuk kegagalan berpikir logis. Rakyat butuh makan, butuh jalan, dan butuh fasilitas medis, bukan disuruh nonton film!” tegas Iqbal dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, pembangunan desa harus berangkat dari potensi dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Ia menilai pemerintah pusat semestinya fokus mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Setiap desa memiliki potensi pendapatan asli yang berbeda-beda. Pemerintah pusat mestinya membantu pemerintah desa mengelola potensinya, apakah itu pertanian, perkebunan, perikanan, atau kerajinan lokal, bukan malah membawa proyek dari atas yang tidak memiliki dampak ekonomi nyata bagi masyarakat bawah,” ujarnya.

Iqbal juga menyoroti kondisi yang masih dihadapi sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Menurutnya, hingga kini masih banyak desa yang terisolasi akibat buruknya infrastruktur jalan, keterbatasan sarana pendidikan, serta sulitnya akses pelayanan kesehatan.

“Di Sulbar, kita masih sering melihat potret memilukan di mana orang sakit atau ibu melahirkan harus ditandu berjalan kaki berkilo-kilometer melewati jalan rusak demi mencapai puskesmas. Sungguh ironis dan menyakitkan hati jika di tengah kondisi seperti ini, pemerintah justru sibuk memikirkan layar lebar dan studio film di desa. Ini jelas-jelas proyek elit yang amnesia terhadap realitas sosial,” kata Iqbal.

Atas dasar itu, HMI Polman secara tegas meminta agar rencana pembangunan 1.000 bioskop di desa dikaji ulang bahkan dibatalkan. Organisasi mahasiswa tersebut menilai proyek itu berpotensi menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat desa.

Sebaliknya, HMI mendorong pemerintah mengalihkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta pemerataan akses pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“Kami meminta dengan tegas agar usulan ini ditolak. Jangan biarkan uang rakyat di APBN habis terbakar untuk proyek kosmetik yang tidak berguna. Selamatkan dulu nyawa warga di pelosok dengan jalan dan fasilitas kesehatan yang layak, baru bicara soal hiburan,” pungkas Iqbal.

Sorotan HMI Polman ini menambah daftar kritik terhadap wacana pembangunan bioskop di desa yang belakangan menjadi perbincangan publik. Di satu sisi, gagasan tersebut dipandang sebagai upaya memperluas akses hiburan dan industri kreatif hingga ke pelosok.

Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan desa tetap berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat dan tidak mengabaikan persoalan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah. (*rls)