Sulbarpos.com, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.
Rakor ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia melalui video conference dan berlangsung di Rupatama Kantor Binda Sulawesi Barat, Senin (4/2/2025).
Baca juga:Prabowo di Rapim TNI-Polri, Kapolda Sulbar Siap Dukung Arahan Presiden
Dalam telekonferensi tersebut, Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Pusat dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.
“Dengan mendengarkan arahan Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN, tentu kita di daerah, khususnya Sulawesi Barat, akan mengikuti kebijakan Presiden terkait Program Makan Bergizi untuk Anak Sekolah,” ujar Munandar Wijaya.
Namun, Munandar juga menyoroti konsekuensi dari kebijakan ini, yang berimbas pada pemangkasan anggaran daerah untuk sektor lain, seperti infrastruktur dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.
“Konsekuensinya, anggaran untuk infrastruktur dan kegiatan lain yang tidak mendukung ketahanan pangan akan dipangkas. Saat ini sudah ada edaran ke seluruh daerah terkait pemangkasan anggaran tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, terkait petunjuk teknis dan pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Sebagai langkah pemantapan, Rakor untuk evaluasi dan penyelesaian kendala di daerah akan dilakukan setiap pekan.
Turut hadir dalam Rakor ini Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kesbangpol Sulbar mewakili Gubernur, serta perwakilan Binda dan Pemerintah Provinsi se-Indonesia.
(*/Adv)