Sulbarpos.com, Mamuju – Calon Bupati Mamuju, Hj. Sutinah Suhardi, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 dan gempa bumi yang melanda Mamuju pada tahun 2021 menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Sutinah saat kampanye terbatas di Lingkungan Kasiwa Tengah, Kelurahan Binanga, Mamuju, pada Jumat, 11 Oktober 2023.
“Kita tidak menyangka akan terkena bencana. Sehingga di masa pemerintahan saya, yang mestinya kita membangun, terkendala karena gempa bumi,” kata Sutinah, seperti dikutip dari mediatha.com.
Menurutnya, dampak gempa tersebut sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, yang awalnya mencapai Rp100 miliar turun drastis menjadi hanya Rp35 miliar. Namun, meskipun anggaran terbatas, Sutinah menegaskan bahwa pemerintahannya tetap fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Alhamdulillah, sekarang PAD kita sudah kembali normal di angka Rp105 miliar,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan dari peserta kampanye.
Sutinah berjanji akan melanjutkan program-program yang sempat tertunda akibat bencana, jika ia terpilih kembali sebagai Bupati Mamuju.
“Kita akan lanjutkan program yang terkendala sebelumnya, demi membangun Mamuju yang lebih baik,” pungkasnya.
*Kritik dari Tim ADAMI*
Pernyataan Sutinah mendapat tanggapan kritis dari Tim Kerja pasangan ADAMI (Ado-Damris). Santa, salah satu anggota tim, menyebutkan bahwa alasan Covid-19 dan gempa bumi sebagai penyebab lambatnya perbaikan infrastruktur jalan adalah klaim yang “keliru.”
“Semua warga Mamuju tahu, terutama kalangan aktivis dan pegiat demokrasi, bahwa di masa kepemimpinan Ibu Sutinah, justru pada tahun 2022 anggaran sebesar Rp48 miliar dialokasikan untuk pembangunan Kantor Balai Kota Mamuju,” ujar Santa.
Ia melanjutkan, meskipun bencana melanda Mamuju, banyak wilayah yang sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan, seperti Tapalang Barat, Tapalang, Kalumpang, Bonehau, dan sebagian wilayah Kota Mamuju.
“Namun, Pemkab lebih memilih membangun Kantor Balai Kota daripada memperbaiki jalan yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Santa juga menyoroti anggaran sekitar Rp1 miliar untuk program Kartu Mamuju Keren (KMK), yang menurutnya tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Kita juga melihat bahwa dalam Rancangan KUA-PPS APBD 2025, anggaran untuk perbaikan jalan hanya sekitar Rp2 miliar. Ini sangat tidak sebanding dengan anggaran Rp48 miliar untuk Kantor Balai Kota. Ada apa?” tanya Santa dengan kritis.
Ia menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di desa-desa yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
“Kami berharap siapa pun yang terpilih nantinya, bisa lebih serius memperhatikan perbaikan infrastruktur ini,” tutup Santa.
(*/Tim)
