POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang beredar luas di masyarakat memicu kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, yang mendesak pihak berwenang segera melakukan pengawasan dan penindakan jika ditemukan praktik penimbunan BBM.
Fahry menegaskan, aparat terkait perlu turun langsung memastikan kondisi distribusi BBM di lapangan, termasuk mengecek kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk menimbun BBM demi keuntungan pribadi.
Menurutnya, kebutuhan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, sehingga tidak boleh dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan.
Ia juga menjelaskan bahwa isu kenaikan harga BBM yang beredar saat ini masih berskala nasional dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kenaikan harga. Karena itu, masyarakat diminta tidak terpancing informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Di sisi lain, Fahry menilai distribusi BBM di wilayah Polewali Mandar juga perlu mendapat perhatian dari pihak PT Pertamina (Persero), khususnya terkait penambahan kuota pasokan BBM di daerah tersebut.
Ia menyebut kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara stok yang tersedia dinilai belum mengalami penambahan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Polewali Mandar berencana memanggil pengelola SPBU serta pihak Pertamina untuk melakukan rapat dengar pendapat guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir di Polewali Mandar.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di berbagai kecamatan di Polewali Mandar mengaku kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan, penjual BBM eceran yang biasanya terlihat di pinggir jalan dilaporkan tidak lagi beroperasi. Kalaupun ada, harga BBM eceran mengalami lonjakan signifikan.
Salah seorang warga Kecamatan Matakali, Ahmad, mengaku harus membeli Pertalite dengan harga mencapai Rp25 ribu per liter karena sulitnya mendapatkan BBM di SPBU.
Kondisi ini diduga dipicu oleh informasi simpang siur di media sosial mengenai rencana kenaikan harga BBM, sehingga sebagian masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar yang berdampak pada cepatnya stok habis di lapangan.
Di akhir keterangannya, Fahry Fadly mengimbau masyarakat Polewali Mandar agar tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, terutama informasi berupa banner atau pesan berantai yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia berharap masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena justru dapat memicu kelangkaan dan merugikan masyarakat lainnya.
Menurutnya, menjaga stabilitas dan ketertiban distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. (*Mull)
Editor: Basribas
