POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengintensifkan upaya penyelarasan arah pembangunan daerah melalui kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (22/4/2026). Agenda ini difokuskan pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Rombongan DPRD yang dipimpin Ketua DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ diterima Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, didampingi sejumlah kepala bidang. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menguji keselarasan program kabupaten dengan kebijakan pembangunan tingkat provinsi.
Suhamta menegaskan, pembahasan LKPJ tidak semata evaluasi administratif, melainkan momentum memperbaiki kualitas perencanaan ke depan. Ia menilai forum lintas pemerintahan ini penting agar program daerah tetap berada dalam koridor kebijakan provinsi.
Dalam diskusi, DPRD Polman juga menelusuri berbagai capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi. Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menyebut kinerja pembangunan provinsi merupakan akumulasi kontribusi seluruh kabupaten, termasuk Polewali Mandar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan tren positif dan melampaui target. Meski demikian, efektivitas penyaluran bantuan sosial dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam menekan angka kemiskinan.
Ia menggarisbawahi persoalan ketidaksinkronan data, khususnya antara proses verifikasi dan validasi BNBA di daerah dengan jadwal survei nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini, kata dia, kerap membuat dampak program sosial tidak sepenuhnya tercermin dalam data resmi.
“Intervensi harus disesuaikan dengan momentum survei BPS, terutama periode Maret dan September, agar dampaknya terukur secara statistik,” ujarnya.
Selain itu, Bapperida Sulbar mulai memperkenalkan Indeks Modal Manusia (IMM) dalam dokumen RPJMD sebagai indikator baru pembangunan. IMM dinilai lebih komprehensif dibanding Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena mencakup aspek kualitas SDM jangka panjang, termasuk penanganan stunting.
Dari sisi legislatif, DPRD Polman menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran daerah. Fokus diarahkan pada pemanfaatan APBD Perubahan 2026 dan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk mendorong sektor ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan bahwa strategi pengelolaan anggaran di masa transisi perencanaan menjadi kunci menjaga kesinambungan capaian pembangunan daerah. (*rls)
Editor: Basribas
