Sulbarpos.com, MAMUJU — Pelaksanaan kegiatan pengarahan dan evaluasi Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ballroom Hotel d’Maleo, Kamis (30/4/2026), menuai sorotan setelah sejumlah awak media dilarang meliput jalannya agenda yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen TNI Rudi Setiawan, dalam rangka memberikan pengarahan sekaligus evaluasi kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan yayasan pelaksana program MBG di Sulawesi Barat.
Namun, di tengah agenda yang berlangsung, sejumlah wartawan yang datang untuk melakukan peliputan justru diminta meninggalkan ruangan oleh panitia.
Padahal, menurut keterangan pewarta di lokasi, upaya koordinasi untuk peliputan telah dilakukan sebelumnya dengan pihak Koordinator MBG.
“Dari mana pak, kegiatan ini tidak bisa diliput,” ujar salah satu panitia kepada wartawan saat meminta mereka keluar dari ruangan.
Penolakan tersebut memunculkan pertanyaan soal keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program nasional yang dibiayai negara dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Sebagai salah satu program strategis pemerintah, MBG tidak hanya menyangkut aspek distribusi dan teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh penggunaan anggaran publik yang seharusnya terbuka untuk diawasi bersama, termasuk melalui kerja jurnalistik.
Sikap tertutup panitia di lapangan dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selama ini digaungkan dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
Terlebih, agenda yang digelar bukan bersifat rahasia atau menyangkut keamanan negara, melainkan forum evaluasi internal yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan gizi kepada masyarakat.
Kondisi ini memunculkan spekulasi dan tanda tanya publik mengenai apa yang sebenarnya dibahas dalam forum tersebut, hingga akses media dibatasi tanpa penjelasan yang jelas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pelarangan peliputan, meski koordinasi awal dengan awak media disebut telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.
Minimnya penjelasan dari panitia dinilai berpotensi memperkeruh persepsi publik terhadap pelaksanaan program MBG di daerah, terutama di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap efektivitas program tersebut. (*)
