Bawa Suara Warga ke Pertamina, DPRD Polman Perjuangkan Distribusi BBM yang Lebih Adil

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Upaya mengakhiri persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar terus didorong DPRD setempat. Tidak sekadar menyampaikan keluhan masyarakat, lembaga legislatif turun langsung menemui PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar untuk mendesak lahirnya langkah konkret demi memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan energi warga terpenuhi.

Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, bersama Komisi II DPRD Polman melakukan pertemuan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Kamis (23/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Polman dan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang sebelumnya membahas persoalan distribusi serta ketersediaan BBM di daerah.

Rombongan DPRD Polman diterima oleh Perwakilan Pertamina Sales Branch Manager (SBM) Fuel Wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba.

Dalam pertemuan itu, Fahry Fadly menegaskan bahwa persoalan antrean BBM harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari.

“Kami datang untuk membawa aspirasi masyarakat Polewali Mandar. Antrean panjang di SPBU sudah menjadi keluhan yang terus kami terima. Karena itu, kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Pertamina sekaligus mencari solusi agar persoalan ini dapat segera diatasi,” ujar Fahry.

Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan distribusi BBM ke seluruh SPBU di Polewali Mandar berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pihaknya meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap pola distribusi serta pengawasan agar tidak terjadi hambatan yang memicu antrean berkepanjangan.

Dalam diskusi tersebut, Komisi II DPRD Polman juga mengulas berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab antrean panjang, mulai dari sistem distribusi, kecukupan kuota BBM, hingga mekanisme penyaluran di tingkat SPBU.

Menurut Fahry, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan. Dibutuhkan sinergi antara Pertamina, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pengelola SPBU, serta aparat terkait agar distribusi BBM berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari solusi, DPRD Polman mendorong Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan pasokan BBM, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota apabila kebutuhan masyarakat memang mengalami peningkatan.

DPRD juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan surat edaran yang mengatur jam operasional SPBU sebagai salah satu langkah mengurangi penumpukan antrean. Fahry menyebut kebijakan serupa telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

“Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur jam operasional SPBU, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Pasangkayu,” katanya.

Meski demikian, Fahry mengingatkan bahwa penertiban distribusi BBM harus dilakukan secara bijaksana. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi, seperti nelayan dan petani, tetap harus memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyaluran BBM tetap harus mengacu pada ketentuan Pertamina. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi tetap dapat dilayani sesuai aturan,” jelasnya.

Selain membahas distribusi BBM, DPRD Polman juga menyoroti penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram. Fahry mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi agar tidak menggunakan LPG bersubsidi sehingga alokasi tabung melon benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak.

“Saya kira terkait LPG, ini dibutuhkan kesadaran masyarakat, khususnya warga yang berpenghasilan menengah ke atas, untuk tidak menggunakan tabung melon,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Pertamina memberikan penjelasan mengenai mekanisme distribusi BBM di wilayah Sulawesi, termasuk Kabupaten Polewali Mandar. Pertamina juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi berbagai kendala distribusi yang terjadi di lapangan.

DPRD Polewali Mandar berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata. Dengan perbaikan distribusi, evaluasi kuota, pengawasan yang lebih efektif, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antrean panjang di SPBU diharapkan dapat berkurang sehingga masyarakat memperoleh akses BBM yang lebih mudah, cepat, dan merata. (*Mull)