POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik yang masih terjadi, serta sulitnya memperoleh LPG subsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra, meminta pemerintah dan instansi terkait tidak menganggap persoalan tersebut sebagai gangguan pelayanan biasa. Menurutnya, kebutuhan BBM, LPG subsidi, dan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya secara berkelanjutan.
“Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok Polman dan Sulbar. Antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan ada yang pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara LPG subsidi semakin sulit ditemukan di tingkat pengecer dan ketika tersedia, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi,” ujar Irfan Pahri Putra di Polman, Rabu (9/9/2026).
Irfan menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berpotensi menekan perekonomian rumah tangga. Pelaku UMKM yang bergantung pada BBM dan LPG untuk menjalankan usahanya juga ikut merasakan dampaknya.
“Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Kondisi ini langsung menggerogoti ekonomi rumah tangga, melumpuhkan pelaku UMKM, dan semakin membebani warga berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Menurut Irfan, persoalan distribusi semakin kompleks di wilayah terpencil dan terisolir. Keterbatasan akses transportasi dan kondisi jalan yang sulit disebut menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat distribusi kebutuhan energi ke masyarakat.
Di wilayah tersebut, kata dia, masyarakat menghadapi beban yang lebih besar karena harga BBM maupun LPG dapat meningkat ketika pasokan terlambat atau sulit diperoleh.
Karena itu, Irfan mendorong sejumlah langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pertama, ia meminta Pertamina dan BPH Migas melakukan evaluasi terhadap pola distribusi BBM sekaligus membuka informasi mengenai kondisi stok dan penyalurannya secara transparan. Penyaluran, menurutnya, perlu memastikan wilayah yang jauh dan terisolir tetap memperoleh pasokan secara proporsional.
“Kita perlu memastikan pasokan cukup setiap hari. Jangan sampai masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM,” katanya.
Kedua, Irfan mendesak pemerintah dan instansi terkait memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan hingga konsumen akhir. Ia juga meminta pengawasan diperketat terhadap potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang menyebabkan harga LPG subsidi melampaui ketentuan.
“Kalau memang ditemukan penimbunan atau permainan harga, harus ditindak sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari persoalan distribusi,” ujarnya.
Ketiga, ia mengusulkan adanya pengawasan lapangan yang melibatkan DPRD bersama instansi teknis. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi pasokan di SPBU, pangkalan LPG maupun titik distribusi lainnya.
Menurutnya, pengawasan secara langsung diperlukan agar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat diketahui berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Keempat, Irfan meminta PT PLN (Persero) bersama pemerintah daerah melakukan langkah percepatan untuk mengatasi gangguan listrik, terutama pada jaringan yang rawan mengalami pemadaman.
“PLN dan pemerintah harus memiliki langkah darurat untuk wilayah yang sering mengalami pemadaman. Kalau jaringan bermasalah, harus segera diperbaiki. Kalau kapasitas pembangkit menjadi persoalan, harus ada perencanaan penambahan kapasitas,” katanya.
Selain penanganan jangka pendek, Irfan juga mendorong adanya strategi jangka panjang berupa penguatan cadangan energi di Sulawesi Barat. Salah satu opsi yang menurutnya perlu dikaji adalah pembangunan fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah Sulbar untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat membutuhkan aksi nyata, bukan janji kosong,” tegas Irfan.
Irfan menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan mendorong pemerintah maupun instansi terkait memberikan solusi yang terukur.
Ia juga menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dan akan meminta penjelasan apabila persoalan distribusi energi serta gangguan listrik tidak segera menunjukkan perbaikan.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat Polman dan Sulbar terus terbebani hanya karena kebutuhan dasar seperti BBM, LPG dan listrik tidak terpenuhi secara layak,” pungkasnya. (*rls)
Editor: Basribas
