MAMUJU, Sulbarpos.com — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin, meminta para pejabat manajerial dan nonmanajerial yang baru dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, serta menunjukkan kinerja nyata dalam menjalankan amanah jabatan.
Pesan tersebut disampaikan Fredy Marfin saat memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat baru di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (18/8/2026). Pengarahan itu merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat yang telah dilaksanakan pada 13 Agustus 2026.
Dalam arahannya, Fredy menekankan pentingnya setiap pejabat memahami secara utuh tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan masing-masing.
Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur organisasi, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian target organisasi.
“Pergantian maupun pengisian jabatan harus menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi, bukan sekadar perubahan posisi,” demikian pokok penekanan Fredy dalam arahannya.
Para pejabat baru juga didorong untuk segera membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas unit kerja. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan dapat berjalan efektif, terukur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fredy juga mengingatkan jajaran pejabat agar mampu menyatukan persepsi dalam menjalankan tugas. Setiap persoalan di bidang pertanahan, kata dia, membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan tetap mengedepankan profesionalitas serta integritas.
Tak kalah penting, Fredy meminta jajaran BPN menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu orientasi utama dalam melaksanakan tugas.
Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari terselesaikannya pekerjaan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara nyata.
Pengarahan tersebut diikuti para pejabat yang baru dilantik, baik dari lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat maupun Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Mereka berasal dari berbagai unit kerja, mulai dari bidang Penataan dan Pemberdayaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran, Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Survei dan Pemetaan, Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Tata Usaha, hingga pejabat fungsional.
Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan langkah dan memperkuat kesiapan jajaran dalam menjalankan tugas setelah perubahan komposisi jabatan di lingkungan BPN Sulawesi Barat.
Dengan penguatan kapasitas, koordinasi, dan komitmen pelayanan, Kanwil BPN Sulawesi Barat diharapkan mampu menghadirkan pelaksanaan tugas yang semakin efektif, adaptif, profesional, dan responsif terhadap dinamika persoalan pertanahan.
Pada akhirnya, amanah jabatan tidak berhenti pada pelantikan. Jabatan harus dibuktikan melalui kerja, integritas harus terlihat dalam setiap keputusan, dan pelayanan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Setiap pelantikan membawa tanggung jawab baru untuk bekerja lebih cepat, lebih profesional, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, pejabat pemerintahan dituntut tidak hanya mampu menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga berani menghadirkan perubahan, menyelesaikan persoalan, dan memastikan setiap kebijakan memberi manfaat bagi masyarakat.
Karena ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada tingginya jabatan, melainkan pada seberapa besar kerja dan pengabdiannya mampu menghadirkan manfaat bagi rakyat. (*rls)
Editor: Basribas
