POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Antrean kendaraan yang sebelumnya mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Polewali Mandar mulai menunjukkan perubahan setelah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerapkan Surat Edaran (SE) pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Salah satu SPBU yang merasakan dampaknya adalah SPBU 74.913.64 Sarampu. Pengelola SPBU mengaku antrean kendaraan kini relatif lebih terkendali dibanding sebelumnya.
Selain pembatasan pembelian, pasokan BBM bersubsidi dari Pertamina Patra Niaga juga mengalami penambahan. Kondisi tersebut dinilai turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengelola SPBU Sarampu, Abrar, mengatakan stok Pertalite dan solar yang diterima SPBU kini mengalami peningkatan.
“Untuk stoknya sendiri sudah ditambah. Kemarin untuk Pertalite sebanyak 16 KL sudah sampai 24 KL, lalu solar dari 8 KL sampai 16 KL,” ujar Abrar kepada awak media di lokasi SPBU Sarampu, Selasa (15/9/2026).
Menurut Abrar, tambahan pasokan tersebut membuat ketersediaan BBM bersubsidi mulai lebih normal. Dengan kondisi itu, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite dan solar diharapkan dapat terpenuhi.
Meski demikian, penerapan pembatasan pembelian masih mendapat respons beragam dari masyarakat. Salah satu persoalan yang masih ditemukan di lapangan yakni pengendara roda dua yang menggunakan kendaraan dengan kapasitas tangki relatif besar.
Abrar menyebut pihak SPBU tetap mengarahkan konsumen untuk mengikuti ketentuan pembelian yang telah diberlakukan.
“Kami arahkan kalau ada yang seperti itu. Kami kasih pembatasan saja karena aturannya sudah seperti itu,” tegasnya.
Dampak penerapan SE tersebut juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam rapat evaluasi penerapan SE pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang digelar di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (15/9/2026), jajaran DPRD menilai antrean kendaraan mulai mengalami penurunan.
Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, mengatakan persoalan antrean panjang yang sebelumnya mengular hingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas mulai menunjukkan titik terang.
“Yang kita harapkan juga sudah mulai menampakkan hasil, dengan berkurangnya antrian yang kita dapatkan hari ini. Walaupun di lapangan masih banyak yang mengeluh, saya kira itu wajar,” kata Amiruddin.
Namun, DPRD tidak ingin evaluasi berhenti pada berkurangnya antrean. Menurut Amiruddin, penerapan SE tetap perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dinamika yang terjadi di lapangan.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan peningkatan maupun penyempurnaan terhadap aturan tersebut sehingga tujuan mengurai antrean BBM tetap tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Dengan tambahan pasokan dari Pertamina Patra Niaga dan penerapan pembatasan pembelian, kondisi distribusi BBM bersubsidi di Polewali Mandar kini mulai memasuki fase evaluasi. Pemerintah, DPRD, SPBU, dan masyarakat masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan BBM bersubsidi tersedia secara cukup sekaligus dapat diakses sesuai ketentuan. (*bas).
