Sulbarpos.com, MAJENE — Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, diwarnai aksi demonstrasi dan konsolidasi besar-besaran mahasiswa. Sembilan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) Majene turun ke jalan membawa satu tuntutan utama: aspirasi rakyat tidak boleh berhenti di meja DPRD. Rabu, (28/10/2026).
Aksi yang berlangsung di pelataran hingga Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene itu dipimpin Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Majene, Rusdi, selaku Jenderal Lapangan (Jenlap).
Massa aksi merupakan gabungan sembilan organisasi, yakni LMND Majene, HIMAHI Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), HIMAPOL Unsulbar, GMKI Majene, Persatuan Mahasiswa Muslim (PMM), Front Aksi Mahasiswa (FAM), Ikatan Kerukunan Mahasiswa Majene (IKMM), Kesatuan Akselerasi Mahasiswa Republik Indonesia (KAMRI), serta PMII Komisariat Unsulbar.
Dalam aksi tersebut, Forkot Majene membawa Kertas Posisi yang disusun melalui serangkaian kajian, diskusi dan konsolidasi antarelemen gerakan. Dokumen itu berisi analisis, sikap politik serta sejumlah tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan hak dasar dan kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat Majene maupun nasional.
Namun, mahasiswa menegaskan bahwa penyerahan dokumen kepada DPRD Majene bukan tujuan akhir.
Sejak awal aksi, massa mendesak pimpinan dan anggota DPRD Majene agar tidak sekadar menerima dokumen dan menyimpannya sebagai arsip. Mereka meminta lembaga legislatif daerah tersebut mengawal dan meneruskan Kertas Posisi itu hingga ke tingkat pusat, yakni Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta.
“Kami menolak DPRD Majene hanya menjadi ‘keranjang sampah’ atau tempat penampungan aspirasi yang berhenti di tingkat daerah,” tegas Rusdi dalam orasinya.
Menurut dia, momentum Sumpah Pemuda harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan gerakan mahasiswa dan rakyat dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi.
Rusdi mengatakan, konsolidasi sembilan organisasi di bawah Forkot Majene menghasilkan satu sikap bersama yang dituangkan dalam Kertas Posisi.
“Tujuan kami sejak awal sangat jelas dan tegas. Kami menuntut agar DPRD mengawal dan meneruskan aspirasi ini hingga ke DPR RI di Jakarta secara terbuka, transparan, dan dapat dibuktikan langsung di hadapan massa aksi,” ujarnya.
Tekanan massa dan tuntutan yang disampaikan para juru bicara organisasi akhirnya menghasilkan kesepakatan antara massa aksi dan DPRD Majene.
Pimpinan beserta jajaran DPRD Majene memproses dan meneruskan Kertas Posisi yang dibawa mahasiswa ke tingkat pusat.
Tidak berhenti pada pengiriman dokumen, DPRD Majene juga melakukan komunikasi melalui sambungan telepon tiga arah atau three-way call yang melibatkan pihak DPRD, perwakilan massa aksi, dan Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta.
Komunikasi tersebut dilakukan di hadapan massa aksi.
Langkah itu dimaksudkan untuk memastikan secara langsung bahwa dokumen yang dikirim dari Majene telah diterima oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus tercatat dalam administrasi di tingkat pusat.
Bagi mahasiswa, mekanisme tersebut menjadi bentuk transparansi sekaligus pembuktian bahwa aspirasi yang mereka bawa tidak berhenti di tingkat kabupaten.
Rusdi menegaskan, diterimanya Kertas Posisi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bukan berarti perjuangan Forkot Majene selesai.
Sebaliknya, hal itu disebut sebagai awal dari tahapan pengawalan berikutnya.
“Keberhasilan pengiriman dokumen Kertas Posisi dan pembuktian melalui sambungan telepon tiga arah ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru pengawalan,” kata Rusdi.
Ia mengatakan, Forkot Majene kini akan menunggu tindak lanjut resmi dari DPR RI, termasuk surat balasan yang nantinya diharapkan dikirimkan kembali ke Kabupaten Majene.
Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal proses tersebut untuk memastikan seluruh poin tuntutan mendapatkan respons.
“Saat ini seluruh poin tuntutan dalam Kertas Posisi kami telah resmi diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta. Tugas dan komitmen kami bersama seluruh elemen organisasi adalah mengawal secara ketat proses tersebut dan menunggu tindak lanjut resmi,” ujarnya.
Rusdi menegaskan Forkot Majene tidak akan berhenti pada aksi demonstrasi maupun penyerahan dokumen.
“LMND Majene bersama seluruh elemen Forkot Majene tidak akan pernah mundur. Kami siap melakukan konsolidasi lanjutan hingga seluruh tuntutan rakyat benar-benar direalisasikan secara konkret,” tegasnya. (*)
