MAKASSAR, Sulbarpos.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, melakukan kunjungan kerja ke Hotel M-Regency, Makassar, Minggu (8/11/2026). Kunjungan tersebut membahas pendalaman dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan yang dilaksanakan bersama Lembaga Pelayanan Hukum dan Manajemen Penganggaran Daerah (LPH-MPD) tersebut bertujuan memperkuat substansi regulasi, sekaligus memastikan kedua Ranperda memiliki landasan hukum dan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Adapun dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Ranperda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.
Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, menegaskan bahwa pembahasan kedua Ranperda tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menghadirkan regulasi yang mampu menjawab persoalan perumahan dan permukiman sekaligus memberikan arah pembangunan yang lebih terencana.
Menurutnya, penyusunan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan kawasan permukiman.
“Melalui pembahasan ini, kami ingin memastikan kedua Ranperda benar-benar memiliki substansi yang kuat dan dapat diimplementasikan. Regulasi yang dihasilkan harus mampu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumahan dan menciptakan kawasan permukiman yang layak, sehat, serta tertata,” tegas Amiruddin.
Ia juga menilai bahwa penanganan kawasan kumuh dan pengembangan perumahan membutuhkan sinergi antarlembaga, terutama dalam aspek perencanaan, tata ruang, pertanahan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kartini T, turut hadir untuk memberikan perspektif sektoral terkait aspek pertanahan. Keterlibatan Kantor Pertanahan dinilai penting dalam memastikan kebijakan pembangunan perumahan memperhatikan kepastian hukum penguasaan tanah, legalitas aset, serta kesesuaian pemanfaatan ruang.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pansus DPRD Polman berharap kedua Ranperda dapat disempurnakan menjadi regulasi yang komprehensif, aplikatif, dan memiliki landasan hukum yang kuat.
DPRD Polman juga mendorong agar keberadaan regulasi tersebut nantinya mampu memperkuat kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah pertumbuhan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, serta mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan. (rls)
Editor: Basribas
