Sulbarpos.com, MAJENE — Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Sulawesi Barat mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memanggil dan meminta klarifikasi kontraktor serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025–2026.
Desakan tersebut disampaikan ALARM menyusul sorotan terhadap nilai anggaran kegiatan yang disebut mencapai lebih dari Rp20 miliar. Besarnya nilai anggaran dinilai perlu diikuti pengawasan ketat agar penggunaan uang negara benar-benar sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang direalisasikan di lapangan.
Koordinator ALARM Sulbar, Andika Putra, meminta APH tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan.
Menurut dia, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mencocokkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Anggaran Rp20 miliar lebih itu bukan uang kecil. RAB harus dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan, mulai dari volume, spesifikasi, harga satuan sampai nilai kontraknya. Kalau ada ketidaksesuaian, harus dijelaskan,” tegas Andika. Kamis, (24/9/2026).
Andika menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan bentuk vonis terhadap kontraktor maupun pihak tertentu. ALARM, kata dia, hanya meminta informasi dan laporan yang diterima dari lapangan diuji melalui proses pemeriksaan yang objektif.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari pelaksana di lapangan, terdapat sejumlah hal yang menurut kami perlu didalami. Kami juga mendapatkan sejumlah laporan dari masyarakat yang mengisyaratkan adanya potensi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan. Ini bukan vonis, tetapi informasi tersebut wajib diuji dan diklarifikasi oleh APH,” ujarnya.
Minta APH Turun ke Lapangan
ALARM meminta APH segera memanggil kontraktor, pelaksana lapangan, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan KNMP di Majene.
Andika mengatakan pemeriksaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan dokumen kontrak dan RAB dengan kondisi pekerjaan yang telah direalisasikan.
“Kami serahkan proses pemeriksaan kepada APH. Panggil kontraktornya, periksa dokumennya, kemudian turun ke lapangan. Cocokkan RAB dengan realisasi pekerjaan. Jangan sampai dokumen mengatakan satu hal, tetapi fakta lapangan berkata lain,” kata Andika.
Menurut ALARM, verifikasi fisik menjadi penting karena pemeriksaan administrasi saja belum cukup untuk memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.
Sejumlah aspek yang diminta untuk diperiksa antara lain volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kualitas hasil pekerjaan, harga satuan, hingga kesesuaian nilai pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
“Kalau semuanya sesuai, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan indikasi penyimpangan, APH harus berani menindaklanjuti sesuai hukum. Uang negara harus dijaga, bukan dibiarkan tanpa pengawasan,” tegasnya.
ALARM Janji Kawal hingga Tuntas
ALARM Sulbar menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program KNMP di Kabupaten Majene. Mereka juga mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
Andika menekankan, transparansi menjadi penting mengingat kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara dengan nilai yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kami mendesak APH segera turun. Anggaran puluhan miliar harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. RAB jangan hanya menjadi dokumen di atas meja, tetapi harus sesuai dengan kenyataan di lapangan,” pungkasnya. (*)
