Sulbarpos.com, Mamuju – Komisi III DPRD Sulbar Tindaklanjuti Evaluasi APBD 2024 Lewat Rapat Kerja Bersama OPD dan TAPD.
Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan anggaran dengan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD mitra kerja, Senin (tanggal menyesuaikan).
Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Sulbar itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuria. Ia didampingi Wakil Ketua Fredy Boy, Sekretaris Komisi Harun Lullulangi, serta anggota Komisi III lainnya.
Hadir pula perwakilan dari beberapa OPD teknis seperti Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman, ESDM, Bapperida, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup.
Dalam diskusi yang berlangsung intens, Komisi III menyoroti capaian realisasi fisik dan anggaran dari program-program strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini mencakup dampak program terhadap peningkatan layanan publik serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.
Usman Suhuria menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD betul-betul berdampak positif bagi masyarakat. Karena itu, laporan dari OPD harus jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III turut menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan Pemprov Sulbar. Namun demikian, mereka tetap mencatat adanya sejumlah temuan teknis yang perlu dibenahi demi optimalisasi penganggaran di tahun-tahun mendatang.
Hasil dari rapat kerja ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama bagi DPRD sebelum menetapkan keputusan terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
(Adv)
