Shared Berita

Sulbarpos.com, Mamuju – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat.

Pemeriksaan ini terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2023.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulbar, Andi Asben Awaluddin, mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 30 ASN telah diperiksa. Di antaranya adalah kepala dinas dan bendahara dari sejumlah instansi strategis.

“Yang sudah diperiksa termasuk Kadis Dispora, Kadis Perkim, Kadis Perpustakaan, serta bendahara dari Dinas PU dan Dinas Kesehatan Mamasa,” ujar Asben kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

Lebih lanjut, Asben menyebutkan bahwa Kejati telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Dinas Kesehatan Mamasa dalam waktu dekat.

“Rencananya minggu depan, kedua kepala dinas tersebut akan kami mintai keterangan,” tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan APBD, termasuk anggaran untuk pembebasan lahan Pasar Mamasa yang disinyalir melibatkan sejumlah pejabat penting daerah.

Sebelumnya, Forum Pergerakan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Sulbar, Jumat (14/3/2025).

Dalam aksinya, mereka menuntut agar penyidikan kasus ini dipercepat dan menyeret seluruh pihak yang terlibat, termasuk Sekretaris Daerah Mamasa, Muhammad Syukur, dan mantan Bupati Ramlan Badawi.

“Kami mendesak Kejati agar segera memeriksa Sekda dan mantan Bupati Mamasa yang diduga turut terlibat,” tegas Ahyar, Ketua forum, dalam orasinya.

Menanggapi desakan publik, Asben menegaskan bahwa penyelidikan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Namun kemungkinan besar, dalam waktu dekat akan kami naikkan ke tahap penyidikan. Kami minta masyarakat bersabar, karena kami tetap bekerja sesuai harapan semua pihak,” pungkasnya.

Baca Juga  RPJMD Sulbar Disetujui, DPRD Desak APBD Perubahan Segera Dibahas

(HL)

Iklan