Banjir Bandang Hancurkan Pustu dan Rumah Warga di Desa Amola, Pj Bupati Hamzih Tunjukkan Respons Cepat

Polewali Mandar, Sulbarpos.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Polewali Mandar pada Selasa sore, 28 Januari 2025, menyebabkan banjir bandang di Desa Amola, Kecamatan Binuang. Peristiwa ini menghancurkan Pos Pelayanan Terpadu (Pustu) di Dusun Saurang Amola dan merusak dapur sebuah rumah kosong. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material cukup signifikan.
Merespons cepat kejadian ini, Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar, Dr. H. Muhammad Hamzih, didampingi Pjs. Sekda Hamdani Hamdi dan Camat Binuang, langsung turun ke lokasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam.
“Kami bersama Pak Sekda langsung meninjau lokasi banjir di Desa Amola, didampingi Camat Binuang. Di lokasi, tim dari BPBD, tenaga kesehatan, dan pihak terkait telah bekerja menangani dampak bencana ini,” ujar Dr. H. Muhammad Hamzih saat dihubungi via telepon.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polewali Mandar melaporkan, banjir bandang ini meruntuhkan sebagian besar dinding Pustu di Dusun Saurang Amola, dengan material bangunan terbawa arus deras. Sementara itu, sebuah rumah kosong di kawasan tersebut hampir roboh pada bagian dapurnya.
“Syukur tidak ada korban jiwa. Namun, kerusakan fasilitas umum dan rumah warga membutuhkan penanganan segera agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tambah Pj Bupati.
Tim BPBD bersama warga setempat kini bahu-membahu membersihkan puing-puing dan mengamankan material bangunan yang terbawa banjir. Pendataan kerugian masih berlangsung hingga berita ini diterbitkan.
Pj Bupati Hamzih juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem drainase dan pengelolaan lingkungan di kawasan rawan banjir. Ia berharap langkah ini dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan dengan curah tinggi. Jika ada tanda-tanda potensi banjir, segera laporkan kepada aparat desa atau BPBD setempat agar penanganan lebih cepat dilakukan,” tegasnya.
Publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak, seperti Pustu, dan memastikan keselamatan warga yang tinggal di daerah rawan bencana.
Pemerintah daerah juga direncanakan akan melibatkan berbagai pihak dalam program mitigasi banjir yang berkelanjutan.
Ini termasuk perbaikan infrastruktur, optimalisasi sistem peringatan dini, dan kampanye kesadaran lingkungan untuk warga yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai.
“Kami akan terus berupaya agar kejadian seperti ini tidak menjadi bencana yang berulang. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” pungkas Dr. H. Muhammad Hamzih.
(*Bsb)