Sulbarpos.com, Mamuju – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Merdeka Sulbar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulbar, Selasa (29/10/24).
Aksi ini merupakan respons terhadap sorotan masyarakat terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mamuju, terutama kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh Camat Kalumpang.
Massa aksi yang dipimpin oleh Andri Awan, selaku koordinator lapangan, menyampaikan tuntutan agar DPRD Sulbar merekomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju untuk lebih terbuka dan transparan dalam setiap tahapan Pilkada 2024.
Mereka menilai bahwa Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan agar proses pemilu berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi politik praktis oleh ASN.
Andri Awan menyoroti dugaan pelanggaran netralitas oleh Camat Kalumpang, yang baru-baru ini sempat menjadi topik perbincangan di media sosial dan masyarakat luas.
“Kami kecewa ketika Bawaslu Mamuju menghentikan proses pemeriksaan terhadap Camat Kalumpang dengan alasan kurangnya bukti. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN,” tegas Andri.
Menurutnya, kasus ini seharusnya ditangani lebih serius, sebagaimana penanganan kasus-kasus lain, seperti yang menimpa Kepala Puskesmas Ranga-Ranga. Ia menilai bahwa Bawaslu seolah tidak memiliki keberanian yang cukup dalam melakukan pengawasan terhadap ASN yang terindikasi terlibat dalam politik praktis.
Massa aksi mendesak DPRD Sulbar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju.
“Kami berharap DPRD Sulbar segera bertindak agar Bawaslu lebih efektif dan tegas dalam menegakkan netralitas ASN di Sulbar. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga integritas Pilkada 2024,” tambah Andri.
Aksi ini berakhir dengan harapan agar DPRD Sulbar merespons tuntutan yang diajukan serta memastikan bahwa Bawaslu menjalankan fungsinya secara optimal.
(*/Whd)
