Sulbarpos.com , Mamuju Tengah — Dewan Pemuda Mamuju Tengah hari ini, menggelar diskusi dengan mengangkat tema “Kasak Kusuk Pajak Mamuju Tengah yang tak seharusnya Mencekik kondisi Ekonomi sebagian Masyarakat kecil Mamuju Tengah”, di sekretariat Dewan Pemuda Mamuju Tengah jalan Poros Tumbu, Kamis (31/8/2023).
Dewan Pemuda menyoroti beberapa isu, Di antaranya adanya indikasi penyalahgunaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang di bebankan kepada masyarakat setiap tahunnya dengan bukti pembayaran dari Pihak Penagih yang mendatangi langsung Kerumah warga.
Ketua Dewan Pemuda Mamuju Tengah dengan sapaan Jeki mengatakan, “Sorotan yang kami layangkan ini didasarakan beberapa fakta yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, yang di mana sebagian masyrakat kecil mengeluhkan pembayaran Pajak yang tagihanya belum selesai padahal setiap tahunnya Aktif Membayar Pajak”, ujar Jeki di Mamuju Tengah, Kamis (31/8/2023).
Dikatakan Jeki, selain dengan persoalan tagihan masyarakat juga mengeluhkan tingginya tagihan pajak yang di bayarkan langsung ke perpajakan di kantor Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah padahal di desa sudah Ada tagihan Tersendiri dengan Bukti setoran Pembayaran.
Melalui diskusi tersebut, Ketua Dewan Pemuda Mamuju Tengah ingin menambahkan kritikan terhadap pemerintah yang menjalankan sistem atau mekanisme dalam Pembayaran Pajak (PBB) yang tagihanya sangat Tinggi yang tidak sesuai dengan Kondisi Ekonomi Sebagian Masyarakat Mamuju Tengah.
“Padahal seharusnya Pembayaran Pajak tidak menyusahkan apalagi menjadi beban Sampai Menggorogoti kondisi ekonomi Masyarakat kecil. Bukan hanya kritikan yang Kami layangkan sebagai lembaga dewan pemuda Mamuju Tengah yang juga bergerak di wilayah advokasi dalam pendampingan isu yang berlangsung di Tengah Masyarkat”, jelas Jeki.
Lanjutnya, dengan adanya diskusi ini harapanya bisa memberikan satu output terhadap nilai-nilai kesadaran secara Komprehensip kepada semua pihak yang mengatur kebijakan terutama pihak DPR sebagai lembaga kontrol yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap adanya Oknum atau Pejabat Publik yang lalai terhadap tanggung jawabnya.
“Dengan itu, kami Dewan Pemuda Mamuju Tengah Meminta kepada lembaga DPR yang Beratanggung jawab penuh sebagai lembaga kontrol, sekiranya kasak kusuk mengenai perosalan pajak yang berlangsung di tengah masyarakat segera di evaluasi dengan mempertemukan semua pihak penangung jawab perpajakan dalam bentuk (PBB)”, tutupnya.
(Sulbarpos/Irwan)
